JawaPos Radar

Ini Lima Proyek yang Ditunjuk Langsung Bupati Bengkulu Selatan

17/05/2018, 11:30 WIB | Editor: Kuswandi
Dirwan Mahmud
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud saat tiba di kantor KPK Rabu (16/5) (Muhammad Ali/ Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Dalam kasus dugaan suap yang melilit Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud, terungkap adanya fee sebesar 15 persen per proyek untuk memuluskan lima proyek dari pihak kontraktor. Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan lima proyek yang diduga memberikan uang suap kepada Dirwan. Proyek tersebut menurut Febri, terletak di Kecamatan Pino Raya.

"Proyek normalisasi/pengerasan Telago Dalam menuju Cinto Mandi, proyek peningkatan jalan Desa Tanggo Raso (arah jembatan dua) Kecamatan Pino Raya, Proyek jalan Rabat Beton Desa Napal melintang Kecamatan Pino Raya, Proyek jalan Rebat Beton Desa Pasar Pino (Padang Lakaran) Kecamatan Pino Raya dan Proyek rehab Jembatan Gantung Desa Telaga Dalam Kecamatan Pino Raya," ungkapnya pada awak media, Kamis (17/5).

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka. Selain Dirwan, penyidik juga menetapkan tersangka terhadap beberapa pihak lain antara lain, istri Dirwan, Hendrati, Kasie pada dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan seorang pihak kontraktor atas nama Juhari.

Dirwan kata Basaria, diduga menerima uang total Rp 98 juta. "Uang tersebut merupakan bagian dari 15 persen commitment fee yang disepakati sebagai setoran kepada bupati atas lima proyek penunjukkan langsung pekerjaan insfrakstruktur (jalan dan jembatan) yang di janjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp 750 juta (Rp 112.500 juta)," ujar mantan jenderal polisi bintang dua tersebut.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, Juhari disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

Sementara sebagai pihak penerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up