JawaPos Radar

Begini Kronologi OTT Bengkulu Selatan, Fee 15 Persen Bagian Bupati

17/05/2018, 05:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
Begini Kronologi OTT Bengkulu Selatan, Fee 15 Persen Bagian Bupati
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) saat tiba di kantor KPK Rabu (16/5) (Muhamad Ali/Jawapos)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan tersangka terhadap Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Dia dugaan menerima fee 15 persen sejak 2017.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Dirwan. Pada awalnya lembaga antirasuah ini mendapat informasi masyarakat mengenai dugaan suap yang melibatkan Bupati Bengkulu Selatan.

Informasi berkembang, pada 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.20 WIB, diduga terjadi penyerahan uang di kediaman istri sang Bupati, Hendrati. Uang itu berasal dari seorang kontraktor Juhari kepada Nursilawati yang merupakan keponakan Bupati.

"Uang diduga untuk diserahkan kepada HEN (Hendrati), istri Bupati Bengkulu Selatan di rumah pribadi Hendrati," ujar Basaria di kantornya, Rabu (16/5) malam.

Setelah penyerahan, Juhari langsung menuju sebuah rumah makan di daerah Manna, Bengkulu Selatan dan pada pukul 17.00 WIB, Juhari ditangkap petugas KPK dan dibawa kembali ke kediaman Hendrati, tempat penyerahan uang.

Namun, saat tim kembali, Nursilawati telah meninggalkan kediaman Hendrati menuju rumah kerabatnya yang lain. Tim KPK lantas membagi tugas. Beberapa orang pun segera mengamankan Nursilawati dan membawanya ke kediaman Hendrati.

Setelah, semua orang berhasil diamankan maka, tim lapangan KPK menyita uang Rp 75 juta dari tangan Nursilawati. Selain itu, tim KPK juga menemukan bukti transfer Rp 15 juta yang diduga pemberian sebelumnya dari Juhari. Selanjutnya, mereka membawa Nursilawati ke kediamannya dan ditemukan uang Rp 10 juta.

Mulanya, mereka dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan awal. Lalu, pada Rabu pagi mereka berangkat ke Jakarta dan tiba di gedung KPK pada siang harinya. Setelah dilakukan gelar perkara, KPK menetapkan empat orang tersebut sebagai tersangka.

Sebelumnya, penyidik KPK resmi menetapkan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka. Selain Dirwan, penyidik juga menetapkan tersangka terhadap beberapa pihak lain antara lain, istri Dirwan Hendrati, Kasie pada dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan seorang pihak kontraktor atas nama Juhari.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan secara bersama-sama terkait pengadaan insfrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018," terang Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (16/5) malam.

Basaria menyampaikan, Dirwan diduga menerima uang senilai total Rp 98 juta. "Uang tersebut merupakan bagian dari 15 persen commitment fee yang disepakati sebagai setoran kepada bupati atas lima proyek penunjukkan langsung pekerjaan insfrakstruktur (jalan dan jembatan) yang di janjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp 750 juta (Rp 112,5 juta)," ujar mantan jenderal polisi bintang dua tersebut.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, Juhari disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak penerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up