JawaPos Radar

Basaria Sebut Bengkulu Sering Kena Kasus Korupsi, Ini Rencana KPK

17/05/2018, 05:10 WIB | Editor: Estu Suryowati
Basaria Sebut Bengkulu Sering Kena Kasus Korupsi, Ini Rencana KPK
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (tengah) saat tiba di kantor KPK Rabu (16/5). (Muhammad Ali/ Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menyatakan, keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali digelar di wilayah Provinsi Bengkulu. Dari OTT tersebut, Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan pekerjaan infrastruktur tahun 2018.

Padahal, lembaga antirasuah ini telah mendampingi 10 pemerintah kabupaten/kota termasuk yang ada di provinsi Bengkulu dalam perbaikan tata kelola pemerintahan. Salah satu pendampingan yang dilakukan yakni terkait pengadaan barang dan jasa. Namun, kenyataannya kepala daerah masih dapat mengatur pengadaan proyek dan mengambil keuntungan darinya.

"KPK juga menduga indikasi pemecahan paket pengadaan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan mekanisme penunjukkan langsung," ungkapnya di kantornya, Rabu (16/5).

Tak hanya itu, kata Basaria, ada hal lain yang menyebabkan keprihatinan yakni KPK melihat peran anggota keluarga turut mendukung dalam perbuatan koruptif ini. Ada Istri dan juga keponakan yang diduga bersama-sama menerima uang.

"Kali ini jumlah yang diamankan mungkin tidak terlalu besar. Tapi dugaan nilai komitmen fee 15 persen yang jika dilakukan terhadap setiap proyek dalam APBD setahun tentu bukan angka yang kecil," jelasnya.

Oleh karena itu, Basaria menuturkan KPK terus mengingatkan kepala daerah agar amanah dalam mengemban tugasnya dan semata-mata berupaya untuk kemajuan kesejahteraan masyarakatnya. Kepala daerah diminta untuk tidak mengambil keuntungan dari jabatannya tersebut.

Lebih lanjut, untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi. Maka saat ini KPK memang sudah membuat sembilan korwilayah. Rencananya, satu korwilayah misalnya Pulau Sumatera (termasuk Provinsi Bengkulu) akan diawasi oleh satu tim. Tim ini akan bergerak dari satu provinsi ke provinsi lain di Pulau Sumatera.

"Karena di Bengkulu ini sudah terjadi beberapa kali aksi korupsi, tadi pimpinan sudah sepakat KPK akan membuat tim khusus, dengan harapan agar tidak terjadi hal yang sama," tuturnya.

Dengan adanya tim ini, Basaria berharap kegiatan yang dilakukan bukan hanya penindakan melainkan juga pencegahan terintegrasi. "Sudah barang tentu, informan KPK lebih banyak karena mereka lebih sering berkomunikasi dengan orang di sana.Tetapi, yang diutamakan oleh KPK bukan upaya penindakannya, tetapi pencegahannya," pungkasnya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up