JawaPos Radar

Ditahan, Bupati Bengkulu Selatan: Saya Nggak Nyangka Akan Seperti Ini

17/05/2018, 01:55 WIB | Editor: Kuswandi
Dirwan Mahmud
Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud saat tiba di kantor KPK Rabu (16/5) (Muhammad Ali/ Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan hampir 24 jam. Dia di tahan di Rumah Tahanan K4 KPK selama 20 hari ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Menanggapi penahannya, sekitar pukul 00:00 WIB, dia membantah perihal adanya aliran dana terkait lima proyek yang dituduhkan oleh lembaga antirasuah kepadanya. Namun, dia akan tetap mengikuti proses hukum.

"Saya nggak ngerti (terkait lima proyek) intinya ini tragedi buat saya. Saya nggak bisa katakan dan saya nggak nyangka akan terjadi seperti ini. Tapi biar bagaimana pun kita lihat prosesnya sekarang," ungkapnya usai diperiksa, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (17/5) pagi.

Gedung KPK
Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud sebagai tersangka. Selain Dirwan, penyidik juga menetapkan tersangka terhadap beberapa pihak lain antara lain, istri Dirwan, Hendrati, Kasie pada dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Nursilawati dan seorang pihak kontraktor atas nama Juhari.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Bengkulu Selatan secara bersama-sama terkait pengadaan insfrastruktur di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (16/5) malam.

Dirwan kata Basaria, diduga menerima uang total Rp 98 juta. "Uang tersebut merupakan bagian dari 15 persen commitment fee yang disepakati sebagai setoran kepada bupati atas lima proyek penunjukkan langsung pekerjaan insfrakstruktur (jalan dan jembatan) yang di janjikan di Pemkab Bengkulu senilai total Rp 750 juta (Rp 112.500 juta)," ujar mantan jenderal polisi bintang dua tersebut.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi, Juhari disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

Sementara sebagai pihak penerima Dirwan, Hendrati dan Nursilawati disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up