JawaPos Radar

Cemarkan Nama Baik, Pimpinan Koran Migguan Diadili

26/04/2018, 01:58 WIB | Editor: Sari Hardiyanto
Kasus Pencemaran Nama Baik
SIDANG: Pimpinan media Jejak News, Ismail Novendra saat menjalani sidang di Pengadilan Kelas I A Padang, Rabu (25/4). (Riki Chandra/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik atas terdakwa pimpinan media Jejak News, Ismail Novendra, 40, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu (25/4).

Dalam agenda penyampaian nota keberatan (eksepsi) itu, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Mevrizal mengaku keberatan atas kasus dugaan pencemaran nama yang didakwaan kepada kliennya yang notabenenya adalah seorang jurnalis.

Mevrizal menegaskan, jika Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Pihaknya menganggap, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dijadikan dasar untuk mengajukan terdakwa Ismail ke persidangan tidak berdasar dan keliru.

Koran Jejak News
Dokumen koran Jejak News dengan berita Dir-Ops Akui Dunsanak (Family) Kapolda yang mengantarkannya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Padang (Istimewa)

"Pemberitaan yang ditulis terdakwa adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang wartawan/jurnalis untuk memberikan informasi pada masyarakat. Bukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan JPU," tegas Mevriza di hadapan majelis hakim.

Dalam pemberitaan koran mingguan Jejak News edisi 125 Th. IX 18 Agustus-10 September 2017 dengan judul Melirik sepak terjang PT BMA di Sumbar adalah buah kerja seorang wartawan dengan azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis berdasarkan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 1 Ayat (1).

"Pemberitaan itu adalah karya jurnalistik yang dibuat oleh seorang wartawan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) yang isinya, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam pekerjaannya," terangnya lagi.

Selain itu, PH Mevrizal juga membantah terkait dakwaan JPU yang menyebut, jika dalam menerbitkan berita, terdakwa tidak melakukan konfirmasi Direktur PT BMA adalah tidak benar.

Atas eksepsi tersebut, JPU meminta waktu selama sepekan untuk menanggapi nota keberatan yang disampaikan PH terdakwa Ismail Novendra.

Sebelumnya, JPU mendakwa Ismail Novendra melakukan perbuatan pidana dugaan pencemaran nama baik terhadap Direktur Operasional PT Bone Mitra Abadi (BMA), Afrizal Djunit beberapa waktu lalu.

Informasinya, kontraktor yang bukan berasal dari Sumatera Barat itu berhasil memenangkan lelang dalam pekerjaan pengadaan dan pemasangan pipa serta sambungan rumah hibah air minum perkotaan tahun 2017 di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Lantas, dalam pemberitaan koran mingguan Jejak News dituliskan bahwa sebagai kontraktor dari luar Sumbar, PT BMA patut diacungi jempol. Sebab, perusahaan yang berkantor pusat di Batam, Kepulauan Riau itu berhasil memenangkan beberapa proyek besar di Sumbar.

Pemberitaan itu juga mengulas informasi, jika Direktur Operasional PT BMA itu memiliki hubungan kekeluargaan dengan Kapolda Sumbar, Irjen Fahkrizal. Lalu, pemberitaan itu juga menjelaskan, jika kemenangan PT BMA di beberapa lelang proyek di Sumbar memang menjadi tanda tanya besar dan bahkan telah menjadi sorotan publik.

(rcc/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up