Rabu, 25 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Ekonomi

Pembangunan Proyek PLTU Meulaboh Melalui Skema SBP

Bappenas dan PT PP Bekerjasama

| editor : 

Penandatanganan SBP antara PT. PP (Persero) TBK, PT. Ciptadana Asset Management

Penandatanganan SBP antara PT. PP (Persero) TBK, PT. Ciptadana Asset Management (Hana Adi Perdana / JawaPos.com)

JawaPos.com - Seiring pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan non-anggaran pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas melalui Tim Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) melakukan upaya berkesinambungan melalui skema pembiayaan alternatif (creative financing). Memanfaatkan dana-dana jangka panjang dari publik. Untuk memenuhin pembiayaan pengembangan infrastruktur di seluruh Indonesia. 

Di antara beragam spektrum yang menjadi perhatian upaya pembangunan infrastruktur, sektor ketenagalistrikan menjadi fokus utama pemerintah meningkatkan daya saing bangsa. Melalui ketersediaan energi listrik yang memadai. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, pemerintah mendorong peran aktif BUMN dan swasta. Agar turut serta mengembangan sektor ini melalui skema bisnis Independent Power Producer (IPP). 

Sebagai upaya mendukung pencapaian program pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang merupakan salah satu program dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Tim PINA memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 MW yang dibangun dengan skema IPP melalui konsorsium PT. PP Energi, China Datang Overseas Investment Co. (CDTO), dan PT. Sumberdaya Sewatama. Untuk mendapatkan pembiayaan alternatif yang bersumber dari dana non-anggaran pemerintah. Tim PINA memfasilitasi penerbitan perdana instrumen finansial. Berupa Surat Berharga Perpetual (SBP) yang dianggap memiliki fitur sangat atraktif dalam pembiayaan investasi dari dana non-anggaran pemerintah. 

Penerbitan Skema SBP merupakan sejarah baru di Indonesia dalam bidang instrumen investasi. SBP menawarkan instrumen non konvensional bagi para investor dana jangka panjang di lndonesia seperti asuransi, dana pensiun, dan lain-lain. Melalui SBP, dana-dana jangka panjang dapat dialirkan ke sektor riil.  Melalui fitur Mezzanine Financing. 

Skema SBP yang diterbitkan PT. PP (Persero) Tbk tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas melaksanakan opsi beli. Selain itu, skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham, dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan. 

Investor tidak hanya mendapat pembayaran kupon secara rutin dengan imbal hasil yang atraktif, tetapi juga mendapatkan tambahan imbal hasil (step-up rate) setelah tahun ke-3 apabila PT. PP (Persero) Tbk tidak melaksanakan opsi beli. Selain itu, SBP juga diperkaya dengan fitur dividen pusher yang menjadi jaminan pembayaran imbal hasil dari investasi ini. 

Dalam Proyek PLTU Meulaboh, SBP akan diterbitkan oleh PT. PP (Persero) Tbk selaku induk dari PT. PP Energi Jumlah dana yang diharapkan dapat dipenuhi melalui skema ini adalah berjumlah Rp 8 triliun rupiah dimana secara bertahap akan dipenuhi dalam periode empat tahun, dengan alokasi dana tidak terbatas hanya pada proyek pembangkit ini namun juga untuk pengembangan beberapa unit bisnis lainnya di dalam PT PP (Persero) Tbk.

Kementerian BUMN sendiri memberikan dukungan secara penuh kepada PT. PP (Persero) Tbk dengan dikeluarkannya surat persetujuan pemenuhan investasi sebesar Rp 1 triliun rupiah pada tahap awal penerbitan instrumen ini. “Kami mengapresiasi dukungan dari Bappenas, Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN, dan OJK atas terwujudnya pendanaan alternatif melalui skema SBP ini," kata Direktur Keuangan PT PP Agus Purbiyanto di Kementerian PPN, Jakarta, Selasa (17/4).

Sementara itu, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembelian SBP sendiri rencananya akan dilakukan melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) sebesar Rp 250 miliar yang dikelola oleh PT Ciptadana Asset Management, dengan potensi penambahan sebesar Rp 1,3 triliun melalui Danareksa Capital. 

"Skema investasi Surat Berharga Perpetual adalah suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya kemauan dari berbagai kementerian dan lembaga untuk melakukan kolaborasi yang inklusif dengan mengedepankan kepentingan rakyat, terutama dari pihak OJK seiaku regulator dari pasar keuangan di Indonesia” tuturnya. 

Hal senada juga disampaikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha BUMN, Aloysius Klik Ro, dirinya mendorong peran aktif BUMN dalam pemenuhan investasi melalui pemanfaatan dana-dana jangka panjang milik publik dengan menggunakan skema pembiayaan alternatif, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap APBN dalam menunaikan tugas-tugas pengembangan infrastruktur. 

"Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT. PP (Persero) pada PLTU Meulaboh diharapkan menjadi inspirasi bagi BUMN lainnya untuk mereplikasi konsep serupa pada proyek infrastruktur lain yang bersumber dari dana masyarakat dalam dan luar negeri, sehingga dapat menjadi solusi pemerintah dalam mencari pembiayaan alternatif yang berkelanjutan” tuturnya.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, kesuksesan penerbitan SBP terjadi akibat dukungan dan terobosan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus melakukan inovasi dalam pendalaman pasar modal untuk menopang misi pengembangan infrastruktur di Indonesia. Hal ini ditunjukkan OJK dengan dikeluarkannya Surat Efektif Nomor S-306/PM.21/2018. Tentang Pencatatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas Ciptadana Infrastruktur Indonesia yang berinvestasi pada Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan PT. PP (Persero) Tbk.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hoesen, mengatakan bahwa Surat Berharga Perpetual yang diterbitkan ini dapat menjadi under/ying dari produk pengelolaan investasi di Pasar Modal. Yang juga ditujukan bagi pembiayaan infrastruktur seperti RDPT dan DINFRA. Pihaknya senantiasa mendorong pemanfaatan berbagai instrumen Pasar Modal dalam pembiayaan infrastruktur. Mengingat Pasar Modal Indonesia memiliki berbagai instrumen pendanaan jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik proyek-proyek infrastruktur.

"Kami mengapresiasi terobosan kreatif dalam pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas dan berharap agar terobosan tersebut dapat menjadi inspiraSi dan diikuti oleh BUMN atau swasta lainnya dalam pembiayaan berbagai proyek infrastruktur," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, CEO PlNA Center for Private Investment Eko Putro Adijayanto mengatakan momentum penerbitan Surat Berharga Perpetual tersebut dapat menjadi sentimen positif dan preseden yang baik dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Pihaknya mengatakan akan terus melakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan OJK, Kementerian BUMN, dan stakeholders lainnya dalam menciptakan ekosistem pembiayaan investasi yang kondusif.

“Dengan penerbitan Surat Berharga Perpetual ini melalui skema PlNA, kami akan terus berinovasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur pemerintah dengan skema pembiayaan kreatif sesuai dengan kebutuhan, baik investor, pemilik proyek dan pihak terkait lainnya sehingga dapat menjadikan PlNA sebagai salah satu terobosan dan solusi mengatasi gap pembangunan infrastruktur di Indonesia tanpa membebani anggaran negara," tutup Eko.

(hap/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP