Minggu, 22 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Organda Sumbar Tolak Revisi Permenhub 108 Tahun 2017

| editor : 

Ketua Organda Sumbar Sengaja Budi Syukur

Ketua Organda Sumbar Sengaja Budi Syukur (Riki Chandra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Rencana Pemerintah untuk merevisi Permenhub 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek mendapat penolakan. Penolakan itu datang dari pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Barat (Sumbar).

Organda menilai, revisi Permenhub itu hanya untuk mengakomodir kepentingan driver transportasi online. "Kita tegas menolaknya. Sudah capek-capek mengeluarkan Permenhub 108 Tahun 2017, nah sekarang gara-gara kepentingan driver online justru mau direvisi. Pemerintah harusnya tegas saja menjalankan peraturan yang telah dibuat," kata Ketua Organda Sumbar Sengaja Budi Syukur di Padang, Senin (16/4).

Di Sumbar sendiri lanjut Budi, Permenhub 2017 tersebut telah dilengkapi dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1 Tahun 2018. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menjalankan peraturan yang telah dibuatnya. Atas hal itu, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum menegakkan aturan yang telah dibuat pemerintah itu sendiri.

"Bagi mereka yang melanggar, aparat penegak hukum harus bertindak tegas dan jangan setengah hati. Jangan hanya karena mengakomodir kepentingan sekelompok, akhirnya mau mengorbankan apa yang sudah dibuat dengan jelas," tegas Budi Syukur lagi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumbar Amran mengakui bahwa, memang ada rencana Pemerintah Pusat untuk merevisi Permenhub 108 Tahun 2017. Wacana itu muncul setelah Aliansi Nasional Driver Indonesia (Aliando) atau dari driver online meminta Permenhub 108 Tahun 2017 untuk direvisi.

Mereka menuntut aplikator juga dapat dijadikan perusahaan transportasi. Lalu, keinginan itu sepertinya mendapat persetujuan dari Kemenhub. Sementara, keinginan lainnya yang tidak bisa dikabulkan adalah tidak mensyaratkan SIM A Umum dan uji kelayakan kendaraan.

"Selama memenuhi syarat tentu disetujui. Namun, kalau tidak mensyaratkan SIM A umum dan uji kelayakan kendaraan tentu tidak bisa. Karena melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata Amran.

Sejauh ini, pihak Dishub Sumbar masih menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat terkait penerapan peraturan kendaraan online tersebut. "Kita tunggu saja bagiamana keputusan pusat," katanya.

(rcc/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP