Rabu, 25 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Humaniora

Dosen Asing Dibolehkan Ngajar di Indonesia, DPR Bakal Panggil Nasir

| editor : 

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tidak setuju dengan rencana masuknya dosen asing ke Indonesia untuk menjadi pengajar tetap. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Peraturan Presiden (perpres) nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) kembali mengundang polemik. Pasalnya, muncul wacana Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bakal membuka pintu bagi tenaga pengajar atau dosen asing masuk Indonesia. 

Menanggapi hal ini, Wakil ketua DPR yang membidangi Industri dan Pembangunan, Agus Hermanto mengaku tidak setuju terkait wacana masuknya dosen asing. Politikus partai Demokrat tersebut beralasan di Indonesia sudah banyak tenaga pengajar berkualitas.

“Jadi kalau secara khusus dosen asing itu didatangkan untuk mengajar di sini, rasanya saya kurang sepaham. Karena profesor-profesor di Indonesia sudah cukup canggih, cukup hebat dan cukup mumpuni. Sehingga tentunya perlu diberikan kesempatan yang lebih besar," ungkap Agus di komplek DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Bahkan, menurut Agus, diketahui saat ini banyak dosen-dosen Perguruan Tinggi turun gunung memasuki desa-desa guna melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga pengajar seperti ini selayaknya mendapat prioritas dari Kemenristekdikti.

Namun, Agus mengaku setuju, jika adanya tenaga pengajar asing jika itu didatangkan dengan tujuan pertukaran pengetahuan, bukan sebagai dosen tetap di sebuah perguruan tinggi.

"Saya melihat kalau tujuannya untuk pertukaran pengetahuan, rasanya itu bisa saja dilaksanakan," lanjut Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, pihaknya akan memanggil Menristek Dikti M Nasir guna mengklarifikasi hal ini. Selain itu Komisi X dam VII DPR juga akan turut dimintai keterangan.

"Tentunya seperti itu (memanggil Menteri), yang terkait dengan ristek dan pendidikan tinggi adalah Komisi X dan Komisi VII, sehingga dua komisi ini tentunya sudah dipersiapkan untuk meminta klarifikasi masalah ini," pungkas Agus.

(sat/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP