Selasa, 24 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

KPK Periksa 22 saksi untuk 38 Tersangka Anggota DPRD Sumut

| editor : 

Febri Diansyah

Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini  memeriksa 22 orang saksi. Pemeriksaan terhadap puluhan saksi ini dilakukan untuk penyidikan 38 anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut), yang sudah menjadi tersangka dalam kasus suap yang melilit mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

“Hari ini Penyidik KPK akan lakukan pemeriksaan terhadap 22 oranng saksi yang merupakan anggota DPRD Sumut untuk 38 tersangka,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, di Jakarta, Senin (16/4).

Pemeriksaan ini, lanjut Febri, merupakan kelanjutan dari pemeriksaan terhadap sekitar 50 saksi sebelumnya. Febri menyebut, pihaknya akan terus mendalami dan memilah dugaan penerimaan terhadap 38 anggota DPRD yang berstatus tersangka tersebut. Terutama hubungannya dengan kewenangan dan periode jabatan masing-masing.

“Diduga penerimaan suap terkait dengan empat kondisi mulai dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Gubernur hingga membatalkan interpelasi DPRD,” sambung Febri.

Terkait pemeriksaan tersebut, Febri mengingatkan agar para tersangka dan saksi dalam kasus ini kooperatif. Ini agar dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.

Sementara terkait pemeriksaan pada hari ini, kata Febri, penyidik menggali penerimaan yang diterima oleh anggota DPRRD Sumut dari gubernur Gatot.

"Penyidik masih terus mendalami terkait penerimaan-penerimaan yang diterima oleh para Anggota DPRD Provinsi Sumut tersebut dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho," tutupnya.

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapka tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

"Setelah melakukan proses pengumpulan informasi, data dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penyidikan dengan 38 orang Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka," terang Agus Raharjo saat menggelar konpers di kantornya, Selasa (3/4).

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 - Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

"Penyidik mendapatkan fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat dan barang elektronik bahwa 38 tersangka tersebut diduga menerima fee masing-masing antara Rp 300 - Rp 350 juta dari Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho," ungkapnya.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.

Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000, subsidair 6 (enam) bulan. Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN.

"Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi yang bersangkutan ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya," jelasnya.

(ipp/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP