Rabu, 25 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JPG Today

Pakar Hukum: Wakil Rakyat Tersangka, Sebaiknya Mundur

| editor : 

Salah seorang anggota DPRD Kota Malang, Zainuddin, dari fraksi PKB, usai jalani pemeriksaan, Kamis (22/3).

Salah seorang anggota DPRD Kota Malang, Zainuddin, dari fraksi PKB, usai jalani pemeriksaan, Kamis (22/3). (fisca tanjung/jawapos.com)

JawaPos.com- Pakar Hukum Tata Negara Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Muchamad Ali Safa'at menyarankan, para wakil rakyat di Kota Malang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya.

Menurut dia, pengunduran diri ini sudah dicontohkan oleh mantan Ketua DPRD Kota Malang sebelumnya, Arief WWicaksono. Usai ditetapkan, langsung mengundurkan diri.

Hal ini berkaitan dengan penetapan 19 tersangka kasus dugaan suap APBD Perubahan Kota Malang, 2015. Satu merupakan Walikota Malang periode 2013-2018. Sementara 18 diantaranya merupakan anggota DPRD Kota Malang.

"Seharusnya anggota dewan yang lain, juga begitu. Agar kinerja dewan tidak terganggu. Partai politik juga proaktif untuk segera melakukan pergantian antar waktu (PAW)," beber dia, Kamis (22/3).

Memang, lanjutnya, dalam Undang-Undang MD3 yang baru diberlakukan, pergantian hanya bisa dilakukan ketika sudah ada ketetapan hukum (inkracht).

Namun proses hukum hingga inkracht cukup lama, padahal selama proses hukum, pasti kinerja dewan akan terganggu, minimal hingga tiga bulan setelah ada penetapan tersangka.

Selama menjalani proses hukum, lanjut dia, sebelum inkracht kan ada proses pemeriksaan dan persidangan yang tidak hanya sekali dua kali. Hal ini pasti mengganggu kerja sebagai wakil rakyat. Maka dari itu, dia menyarankan anggota dewan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mengundurkan diri agar segera dilakukan PAW. "Agar kinerja dewan kembali normal," imbuh dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Malang nonaktif, Moch Anton bersama 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Sebelumnya, pada Agustus 2017, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Mereka adalah mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Jarot Edy Sulistyono.

Moch Anton, Walikota Malang periode 2013-2018, diduga memberi hadiah atau janji. Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Moch Anton disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan 18 anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Belasan tersangka anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 itu adalah Suprapto (PDIP), HM Zainuddin (PKB yang juga Wakil Ketua), Sahrawi (PKB), Salamet (Gerindra), Wiwik Hendri Astuti (Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Malang), Mohan Katelu (PAN), Sulik Lestyowati (Partai Demokrat), dan Abdul Hakim (PDIP yang juga Ketua DPRD Kota Malang) menggantikan M Arief Wiaksono.

Selanjutnya, Bambang Sumarto (Partai Golkar), Imam Fauzi (PKB), Syaiful Rusdi (PAN), Tri Yudiani (PDIP), Heri Pudji Utami (PPP), Hery Subianto (Partai Demokrat), Ya'qud Ananda Gudban (Partai Hanura), Rahayu Sugiarti (Partai Golkar), Sukarno (Partai Golkar), dan Abdul Rachman (PKB).

Dari 19 tersangka baru dalam kasus tersebut, yakni Moch Anton dan Ya'qud Ananda Gudban merupakan calon Wali Kota Malang pada Pilkada 2018.

Moch Anton merupakan calon petahana berpasangan dengan Samsul Mahmud diusung oleh PKB, PKS dan Gerindra.

Sedangkan Ya'qud Ananda Gudban berpasangan dengan Ahmad Wanedi yang diusung PDIP, PAN, Hanura, PPP, dan Partai Nasdem sebagai partai pendukung.

Caption

(tik/JPC)

Alur Cerita Berita

Sponsored Content

loading...
 TOP