Rabu, 25 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Metropolitan

Banyak Orang Kaya Gunakan Air Tanah, Pemprov DKI Tegas Tarik Pajak

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Pixabay)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar menghentikan pengambilan air tanah dan beralih ke air PAM. Hal itu mengingat minimnya kesadaran warga terhadap dampak buruk pengambilan air tanah.

Sosialisasi tersebut mulai dilakukan dan memang disasarkan bagi para penghuni rumah di ibu kota. Salah satunya, yakni kompleks kediaman pribadi Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.

Sandi mengaku tetangganya masih sangat sedikit yang menggunakan air PAM. Padahal, warga di sekitar rumahnya mayoritas pejabat, seperti Menteri hingga Gubernur Bank Indonesia (BI). Sebagai contoh, dia pun telah menutup sumur air di kediamannya.

"Di sini kan pejabat-pejabat semua jadi saya minta pamfletnya, saya akan bagikan ke rumah-rumah, ke rumah besar, rumah penduduk, pejabat banyak menteri di sini," ujar Sandi di kediamannya, Jalan Pulombangkeng, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/3).

Selama ini, perumahan elite membayar biaya air lebih rendah dibandingkan wilayah permukiman kumuh sehingga berakibat wujud ketimpangan dan kemiskinan terjadi di ibu kota. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan menagih pajak bagi warga yang masih menggunakan air tanah.

"Pajaknya sudah ada mungkin selama ini nggak dibayar dan nggak ditagih saja. Dengan ini adalah sumber pemasukan buat kita," kata Politikus Partai Gerindra itu.

Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya Erlan Hidayat menuturkan, harga air tanah 13 kali lebih mahal jika dibandingkan air PAM. Maka sepatutnya informasi tersebut disosialisasikan kepada masyarakat luas.

"Kalau ada seseorang bayar Rp 1 juta itu bisa bayar Rp 13 juta. Kalau dia masih pakai air tanah, kita perlu pertanyakan, kok mau ya bayar lebih mahal. Jadi saya pikir itu logikanya, makanya mesti kita tertibkan," tutue Erlan.

(yes/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP