Senin, 23 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Ekonomi

Tahun 2019, Ketimpangan Penduduk Bakal Jadi Pertaruhan Presiden Jokowi

| editor : 

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dok. JawaPos.Com)

JawaPos.com - Tahun 2019 akan menjadi tahun pertaruhan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bukan hanya karena akan menghadapi pemilihan umum, tetapi tahun 2019 adalah tahun akhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

“RPJMN itu adalah terjemahan dari atau turunan Nawacita itu sendiri,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro di kantornya, Rabu (21/3).

Pada tahun tersebut RPJMN akan menjadi acuan berhasil atau tidaknya pemerintah hingga akhir masa jabatan. Bambang mengatakan berbagai indikator yang ditargetkan pada tahun 2019 bisa tercapai atau tidak tercermin dalam pencapaian saat ini. “Mana yang kira-kira sudah on track, mana yang sudah lewat mana yang perlu ekstra expert , mana yang sepertinya memang sudah tidak mungkin,” jelasnya.

Bambang mengatakan, dalam beberapa kasus untuk menentukan perencanaan lima tahun ke depan tentunya sarat dengan proyeksi. Proyeksi itu muncul berdasarkan asumsi. Namun, terkadang asumsi itu juga bisa meleset karena pengaruh faktor eksternal dan internal. “Jadi dari situlah kemudian kita harus jujur melihat kalau yang ini nampaknya susah, tapi tetapi tetap harus diupayakan yang sebaik mungkin. Jadi ini yang mendorong kami untuk membuat di tahun 2019 fokus pada upaya capaian target yang sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Salah satu nawacita Presiden Jokowi yaitu pengentasan kemiskinan. Tolok ukur yang digunakan adalah koefisien rasio gini. Yaitu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia. Gini rasio dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan tiap Bulan September dan Maret.

Data BPS menunjukkan gini rasio pada September 2017 sebesar 0,391. Angka ini menurun 0,002 poin dibandingkan gini rasio Bulan Maret 2017 yang sebesar 0,393. Terkait hal ini, Bambang mengaku pemerintah sudah bekerja keras mengurangi ketimpangan. Sebab ketimpangan gini rasio lebih cepat naiknya dibandingkan penurunannya. “Gini rasio itu 0,1 aja sudah penurunan yang sangat besar. Tidak mudah,” jelasnya.

Bambang mengklaim salah satu upaya menurunkan ketimpangan yang sudah dilakukan pemerintah yaitu melalui penguatan program-program bantuan sosial. Berupa program keluarga harapan (PKH), reforma agraria, penguatan usaha kecil mikro menengah (UMKM), program kemitraan antara petani dan perusahaan menengah besar.

(uji/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP