Senin, 23 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Pemilihan

Ini Akun Media Sosial Cagub-Cawagub Jatim

| editor : 

KPU Jatim

Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro. (Moh Mukit/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur (Jatim) telah menerima laporan akun media sosial resmi dari peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2018. Baik dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak maupun Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Berdasarkan data KPU yang diterima JawaPos.com, Khofifah-Emil menyetorkan beberapa akun media sosial. Adalah akun Fanpage Facebook bernama Khofiah Emil Jatim, akun Instagram @Khofifahemil, akun Line @Khofifahemil serta website www.khofifahemil.id.

Sedangkan pasangan Gus Ipul-Puti menyetor tiga akun Facebook. Yakni, gusipul, putisoekarno dan jatimsedulur. Untuk akun Instagram juga ada tiga. Masing-masing adalah @gusipul_id, @puti_soekarno dan @jatimsedulur. Selanjutnya akun Twitter ada @gusipul_id, @puti_soekarno dan @jatim sedulur.

"Akun itu sudah kami lakukan verifikasi dan semua akun aktif," kata Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro kepada JawaPos.com di kantornya, Selasa, (201/3).

Pendaftaran akun media sosial sudah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye. Batasannya maksimal lima akun untuk masing-masing media sosial. Sehingga Cagub-Cawagub Jatim masih ada kesempatan untuk mendaftarkan akun tambahan.

Setiap akun media sosial yang sudah terdaftar ke KPU, dilarang keras memuat konten kampanye yang menghasut. Hal itu sesuai dengan Pasal 68 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f di PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

"Yang tidak boleh itu melakukan kampanye berupa menghasut, menghina orang, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat," terang Gogot.

Sementara untuk pengawasan akun media sosial, sepenuhnya merupakan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim. Jika ada muatan konten yang melanggar aturan, Bawaslu yang berhak melakukan tindakan. "Akun yang didaftarkan ini sudah terikat dengan aturan-aturan. Untuk pengawasan dan penindakan, itu Bawaslu yang melakukan," pungkas Gogot.

(mkd/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP