Minggu, 25 Feb 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Ditahan KPK, Begini Tanggapan Penyuap Bupati Subang

| editor : 

Bupati Subang Imas Aryumningsih

Bupati Subang Imas Aryumnigsih, saat akan ditahan, Kamis (15/2) dini hari (Issak Ramadhan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Tersangka penyuap Bupati Subang, Miftahudin resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku tidak mendapat apa-apa dari proyek yang dikerjakannya, yaitu izin pembuatan pabrik di Kabupaten Subang.

"Enggak dapat apa-apa (dari proyek itu)," kata Miftahudin saat keluar dari KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2) dini hari.

Miftah yang sudah menggunakan rompi oranye tahanan KPK ini, menyebut luas lahan proyek itu adalah 180 hektar. Namun, dia mengatakan dirinya tidak terkait dengan pembebasan lahan. Tugasnya hanya dimintai tolong menyelesaikan masalah terkait perizinan.

"Proyeknya bukan saya yang mengerjakan. Saya hanya dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah perizinan yang sudah terkatung-katung 3 tahun," ujarnya

Kemudian, awak media menanyai soal pembagian komisi ke Bupati Subang Imas Aryumningsih, dia mengaku tidak berhubungan langsung dengan Imas. 

"Bukan (dengan bupati). Saya dengan yang namanya saudara Darta," tuturnya.

Setelah itu, Miftah dibawa dengan mobil tahanan menuju rutan. Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Dia akan ditahan selama 20 hari pertama.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Subang, Jabar, Imas Aryumningsih sebagai tersangka. Selain Imas, penyidik KPK juga menetapkan beberapa pihak lain antara lain Data (pihak swasta), Asep Santika (Kabid Perizinan DPMPTSP) dan Miftahudin sebagai tersangka.

“Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh Bupati Subang secara bersama-sama terkait pengurusan perizinan di Pemkab Subang,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (14/2) malam.

Imas kata Basaria, diduga menerima duuit suap senilai total Rp 1,4 miliar dari pihak swasta/pengusaha terkait pengurusan perizinan di lingkungan Pemkab Subang yang diajukan 2 perusahaan, yaitu PT ASP dan PT PBM.

“Pemberian suap dilakukan untuk mendapatkan izin prinsip untuk membuat pabrik atau tempat usaha di Kabupaten Subang,” papar Basaria. Pemberian ‘uang pelumas’ tersebut kata Basaria, dilakukan melalui orang-orang dekat Bupati yang bertindak sebagai pengumpul dana.

“Diduga komitmen  fee awal antara  pemberi dengan perantara  adal;ah Rp 4,5 miliar, sedangkan dugaan komitmen fee antara bupati dan perantara Rp 1,5 miliar,” terang  mantan jenderal polisi bintang dua tersebut.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi Miftahudin disangka melanggara Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atas Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana

Sementara  sebagai pihak penerima Imas, Data dan Asep Santika disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atas Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1KUHpidana.

(ipp/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP