Sabtu, 24 Feb 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Pukat UGM Minta DPR Tarik Arief Hidayat dari Kursi Ketua MK

| editor : 

Pukat UGM

Forum Akademisi Selamatkan MK di Gedung Iluni UI, Salemba, Jakarta Pusat (Ridwan/Jawapos.com)

JawaPos.com - Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Muchtar mendesak DPR RI untuk dapat bertanggungjawab atas penunjukan Arief Hidayat sebagai Ketua Mahkamah Kontitusi (MK). 

Hal ini lantaran Arief telah dijatuhi sanksi karena melakukan pelanggaran etik sebanyak dua kali dan hingga saat ini belum juga turun dari jabatannya.

"Surat ini harusnya kita kirim ke DPR. karena DPR harus bertanggungjawab atas ini," kata Zainal di Gedung Iluni UI, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

Arief Hidayat

Ketua Hakim MK Arief Hidayat (JawaPos.com)

Zainal menduga, Arief Hidayat telah melakukan lobi-lobi agar bisa terpilih lagi. Sebab dalam penunjukannya itu, DPR secara gamblang memaksakan seseorang bermasalah secara etik untuk terpilih kembali sebagai ketua MK.

"Itu yang membuat curiga, jangan-jangan Arief terpilih melalui lobi-lobi politik. Persis yang kemudian diceritakan oleh Desmond (Anggota Komisi III Fraksi Gerindra)," papar Zainal.

Meski demikian, Zainal dan teman-teman akademisinya mengaku tidak mempunyai jalur untuk menurunkan Arief dari jabatannya. Kecuali Arief sadar dan mengundurkan diri atau masa jabatannya telah habis. 

Oleh karena itu, Zainal dan 75 Profesor dari berbagai Universitas dan Forum Akademisi Selamatkan MK, mendesak Arief untuk mundur dari hakim MK dan Ketua MK.

"DPR telah memaksakan seseorang yang kemudian cacat secara etik, atau dipilih melalui proses yang tidak pas. Asal tunjuk saja, di UU MK itu jelas ada, objektif, transparan dan akuntabel. Asas-asas yang harus dipenuhi. Padahal Arief terpilih tidak melalui itu," tegasnya.

Bahkan, Zainal juga menyoroti delapan hakim Mahkamah Konstitusi yang menunjuk Arief secara aklamasi. 

Adapun delapan hakim yang hadir saat pemilihan ketua MK periode 2017-2020 pada Juli 2017 lalu, adalah Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Waiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul dan Saldi Isra, serta Arief Hidayat sendiri. Seharusnya para hakim itu sendiri dapat bertanggungjawab.

“Harusnya ada kesadaran etika di MK yang tidak disadari oleh delapan hakim di MK. Kalau ada kesalahan dulunya lalu aklamasi menunjuk Arief itu harus ditumpahkan tidak hanya ke Arief," pungkasnya.



(rdw/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP