Sabtu, 24 Feb 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Empat Pejabat Pemprov Sumsel Ditunjuk Sebagai Plt Kepala Daerah

| editor : 

Suasana gladi resik ke empat Plt Kepala Daerah

Suasana gladi resik ke empat Plt Kepala Daerah (Alwi Alim/JawaPos.com)

JawaPos.com - Penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon (Paslon) kepala daerah di Pilkada Sumatera Selatan (Sumsel) telah dilakukan oleh KPU.

Dengan begitu, calon petahana yang ikut dalam Pilkada Serentak 2018, secara otomatis memasuki masa cuti sampai selesainya masa kampanye. Pelaksana Tugas (Plt) yang akan menggantikan sementara posisi para petahana pun sudah ditunjuk.

Di Sumsel, ada empat orang pejabat pemprov yang ditugaskan untuk menjabat sebagai pelaksana tugas kepala daerah yang kosong. Ke empat pejabat tersebut yakni, Asisten I Pemprov Sumsel Ahkmad Najib ditunjuk menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Palembang.

Kemudian, ada nama Kepala Badan Kesebangpol Sumsel Richard Cahyadi yang ditunjuk sebagai Plt Walikota Prabumulih; selain itu, ada nama Kepala Biro Otonomi Daerah Sumsel Amsin yang menjabat sebagai Plt Walikota Pagaralam. Sedangkan Plt Walikota Lubuklinggau, akan diisi oleh Kepala Satpol PP Sumsel Riki Junaidi.

"Suratnya sudah kami terima dari Kemendagri, dan besok akan diserahkan kepada keempat pejabat tersebut," kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin saat ditemui di Pemprov Sumsel, Selasa (13/2).

Untuk tiga daerah lainnya, yakni Musi Banyuasin, OKI dan Lahat, Ia mengaku, jabatan Plt diserahkan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah (Sekda) setempat. Hal itu dilakukan karena,
Wakil Bupati dan Sekda ketiga daerah tersebut, tidak ikut mencalonkan diri.

Ia berharap, kepada sejumlah Plt Wali Kota yang ditunjuk agar dapat menjaga iklim kondusif di setiap daerah yang dipimpinnya. Apalagi, dalam waktu dekat akan ada dua agenda besar yang diselenggarakan di Sumsel, yaitu Pilkada serentak dan Asian Games.

"Kami harap, agar suasana kondusifitas ini terus dipertahankan, mengingat Sumsel dikenal zero konflik," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumsel Amsin mengatakan, surat keputusan (SK) dari Mendagri tersebut baru diterima Pemprov Sumsel, Selasa (13/2) sore.

"Tugas sebagai pejabat sementara tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 4,5 bulan," kata dia.

Menurutnya, para Plt wali kota memiliki tugas untuk menjalankan roda pemerintahan sebaik-baiknya, dan mengemban tanggungjawab penuh, sesuai dengan tupoksi yang tertuang dalam SK Mendagri.

"Plt wali kota bisa juga mengambil kebijakan teknis. Termasuk melakukan mutasi pegawai. Hanya saja, tentunya harus melalui persetujuan Mendagri, melalui rekomendasi Gubernur terlebih dahulu," tandasnya.

(lim/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP