Sabtu, 24 Feb 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Nasional

Cegah Aliran Duit Panas, Paslon Wajib Jujur Laporkan Dana Kampanyenya

| editor : 

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarudin mengatakan, pihaknya bakal memantau aliran dana 569 pasangan calon kepala daerah. Namun terdapat 51 pasangan calon (Paslon) yang tidak memenuhi syarat pencalonan kepala daerah.

“Soal pengecekan laporan penerimaan dana kampanye pasangan calon kepala daerah nanti akan dibantu Bawaslu. Jadi kita akan monitor dari awal," kata pejabat yang biasa disapa Badar itu di Gedung PPATK, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Menurut Badar, setiap pasangan calon kepala daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan dana awal kampanye, serta pada proses kampanye berlangsung diwajibkan juga untuk melaporkan sumbangan dana kampanye.

"Nanti pada akhir masa kampanye harus menyampaikan Laporan Penerimaan Dana Kampanye (LPPDK)," papar Badar.

Laporan dana kampanye tersebut dilakukan agar PPATK dan Bawaslu dapat melakukan monitoring terhadap aliran dana setiap pasangan calon kepala daerah.

"Dari rekening nanti dikembangkan untuk dikaitkan dengan anak dan istri yang tercatat di data Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil), dengan ini kita bisa telusuri," urai Badar.

Meski demikian, kata Badar, masyarakat diharapkan dapat memantau setiap pasangan calon kepala daerah apabila ditemukan hal yang ganjal dalam pelaksanaan kampanye, khususnya terkait aliran dana kampanye.

"Kami berharap ada laporan masyarakat, kalau masyarakat melaporkan tentu kita bisa juga telusuri," pungkasnya.

(aim/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP