Sabtu, 24 Feb 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Dituduh Lakukan Penggelapan Jabatan, Sarifuddin Sudding Dipolisikan

| editor : 

Ketum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (kedua kanan) dan Sekjen Sarifuddin Sudding (kedua kiri) beserta para kader usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur,

Ketum Partai Hanura terpilih Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo (kedua kanan) dan Sekjen Sarifuddin Sudding (kedua kiri) beserta para kader usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura di kantor DPP Partai Hanura, Cipayung, Jakarta Timur, (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kisruh di tubuh Partai Hanura sampai ke ranah hukum. Sarifudding Sudding dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelepan jabatan terkait pengadaan rapat tanpa izin dari Partai Hanura. Laporan tersebut dilakukan Serfasius Serbaya yang telah diberikan kuasa oleh Partai Hanura.

"Iya benar, kasusnya pemalsuan dan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penggelapan jabatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Jakarta, Kamis (18/1).

Pada kasus ini, Argo menyebut Partai Hanura merupakan korban karena klaim keanggotaan yang dilakukan oleh Sudding dalam perencanaan rapat tersebut.

Kombes Argo Yuwono

Kombes Argo Yuwono

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Serfasius, dikatakan Argo, Sudding sudah tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura terhitung sejak 14 Januari 2018. Hal ini berdasarkan surat keputusan NO:356/DPP-HANURA/I/2018.

Akan tetapi pada Kamis (15/1), Argo menuturkan, Sudding masih menggunakan atribut dan fasilitas yang mengatasnamakan Partai Hanura.

"Diduga pihak yang bersangkutan telah membawa dan menggunakan dokumen tanpa izin dan sepengetahuan pihak pelapor. Korban pun merasa dirugikan," tuturnya.

Laporan tersebut diterima pihak kepolisian dengan nomor LP / 338 / I / 2018 / PMJ / Dit.Reskrimum tertanggal 18 Januari 2018. Sudding juga dijerat dengan Pasal 263 KUHP, 266 KUHP, dan 374 KUHP.

(ce1/rdw/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP