Rabu, 17 Jan 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Pemerintah Dinilai Gagal Pulihkan Aset Negara Rp182 T, Ini Penyebabnya

| editor : 

Pemulihan aset

Ilustrasi uang pemulihan aset (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemulihan aset negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi dinilai memprihatinkan. Besarnya aset hasil korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara tidak sebanding dengan total kerugian yang ditimbulkan pelaku korupsi.

Praktisi hukum pemulihan aset, Paku Utama, menjabarkan beberapa alasan kenapa hal tersebut dapat terjadi. Paku menilai, sistem penegakkan hukum di Indonesia sudah ketinggalan zaman, sehingga menghambat proses pemulihan aset negara.

"Paradigma yang ada di Indonesia  itu sudah kuno," ucap Paku di Bakoel Koffie Jakarta, Minggu (14/1).

Kunonya sistem di Indonesia menurut paku, terlihat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan, tujuan penyidikan adalah untuk menemukan tersangka, bukan aset perolehan hasil kejahatan.

Paku mengatakan, seharusnya penegak hukum lebih memprioritaskan pengejaran aset tersangka korupsi yang didapat dari hasil kejahatannya. Karena hal itu dinilai lebih efesien untuk mengembalikan kerugian negara.

"Mindset kita harus diubah, kita jangan ngejar orangnya tapi kejar asetnya," lanjut Paku.

Paku menjabarkan, dengan perkembangan zaman dan teknologi yang begitu pesat, dapat digunakan oleh para koruptor guna menyamarkan aset mereka. Bahkan untuk mengirim dana ke luar negeri sudah tidak perlu lewat transfer bank. Banyak alternatif lain yang dapat digunakan seperti yang dilakukan terdakwa korupsi Setya Novanto, yang menggunakan money changer sebagai alat pengirim dana ke luar negeri.

Selain itu, pembelian barang-barang mewah atau properti dan mendirikan sebuah perusahaan dengan menggunakan nama orang lain, juga kerap dilakukan oleh koruptor guna menghindarkan hartanya disita. Sehingga apabila paradigma penegakkan hukum tidak diubah akan sangat besar nilai aset negara yang gagal dipulihkan.

Melihat fakta tersebut, Paku menilai, pemerintah dalam hal ini penegak hukum masih sangat lambat dalam mengejar aset. Terutama aset di luar negeri milik koruptor, karena kebanyakan penegak hukum hanya berfokus mengejar tersangkanya, bukan pada asetnya.

"Kecepatan pemerintah dalam mengejar (aset koruptor) seperti lambatnya mobil butut," pungkas Paku Utama.

Sebagai informasi, dari data yang telah diolah oleh Paku Utama sebagai lembaga pengamat pemulihan aset negara, dari tahun 2001 – 2015, pemerintah hanya berhasil memulihkam asetnya sebesar Rp 21,26 triliun atau sekitar 11 persen dari total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 203,9 triliun. Masih ada Rp 182,64 triliun yang belum dapat dipulihkan.

(sat/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP