Sabtu, 21 Apr 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Anggaran Operasional Kecil, Penegak Hukum di Anak Tirikan Pemerintah?

| editor : 

Ilustrasi penegakan hukum

Ilustrasi penegakan hukum (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Anggaran operasional penegak hukum di Indonesia untuk mengungkap sebuah kasus pidana dinilai masih sangat rendah. Sehingga berefek kepada lambatnya proses pengungkapan perkara, serta tidak maksimalnya pemulihan aset negara yang ditimbulkan akibat pelanggaran pidana.

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku perumus kebijakan pembangunan nasional, menolak anggapan bahwa lembaga penegak hukum dijadikan anak tiri, terkait kecilnya dana operasional yang diberikan oleh pemerintah.

"Kalau dana operasional penegak hukum kecil dan dianggap tidak jadi prioritas, enggak juga," ungkap Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas, Prahesti Pandanwangi, di Bakoel Koffie Jakarta, Minggu (14/1).

Namun Hesti mengakui bahwa anggaran operasional yang dialokasin untuk penegak hukum seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga lain terkait jumlahnya masih sangat minim.

"Harus diakui memang bahwa alokasi anggaran untuk penegak hukum masih dibawah prioritas yang lain," lanjut Hesti.

Hesti menjabarkan bahwa minimnya anggaran penegak hukum terjadi, karena anggaran pemerintah lebih banyak disalurkan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan yang dinilai sangat perlu mendapat perhatian.

Hesti juga menegaskan, lembaganya bersama pemerintah terkait terus melakukan upaya jalan keluar guna memenuhi asupan anggaran yang dibutuhkan oleh penegak hukum, sehingga dapat berkerja maksimal.

"Oh iyah, terus (dibahas) tiap tahun, jadi bertahap lah mas," imbuh Hesti.

Hesti mengungkapkan naik turunnya anggaran penegak hukum tergantung program pemerintah yang dicanangkan serta kondisi darurat yang terjadi di Indonesia. Dirinya juga mengatakan, banyaknya tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara bisa berdampak kepada naiknya anggaran operasional penegak hukum.

Namun Hesti menegaskan, lembaganya akan terus mendorong kinerja penegak hukum, sekalipun dengan dana yang sangat terbatas, dirinya berharap aparat penegak hukum dapat bekerja maksimal dalam menyelesaikan perkara hukum.

"Dengan kecilnya operasional penegakkan hukum kita juga harus mencoba dorong bagaimana mengoptimalkannya, jadi tidak berhenti," pungkas Hesti.

(sat/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP