Rabu, 17 Jan 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Pemilihan

Empat Kota Pilkada, Pemprov Sumbar Hanya Siapkan 3 Pj Walikota

| editor : 

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana

Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana (Riki Chandra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak di tahun 2018 berlangsung di empat kota di Provinsi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Keempat kota tersebut yakni Kota Padang, Sawahlunto, Padang Panjang dan Pariaman.

Kewenangan petahana yang kembali maju bertarung di pesta demokrasi tahunan tersebut secara otomatis akan digantikan oleh penjabat (Pj) wali kota yang akan ditentukan oleh Gubernur Sumbar. Karena tahapan Pilkada sudah digelar, sehingga tak lama lagi posisi para wali kota akan segera digantikan sementara.

Kepala Biro Pemerintahan Iqbal Ramadi Payana mengatakan, pada Pilkada serentak di empat kota tersebut, hanya tiga kota yang akan diemban Pj selama masa kampanye hingga terpilihnya kepala daerah baru. Namun ia mengungkapkan, untuk Kota Pariaman tidak di isi Pj. Sebab, wali kota yang menjabat saat ini sudah dua periode dan tidak lagi bisa maju di posisi yang sama.

Iqbal menjelaskan, pengangkatan Pj itu sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 terkait Pilkada serentak tentang cuti di luar tanggungan negara.
"Di dalam memuat antara lain, tentang persyaratan untuk menjadi Pj. Di situ berbunyi Plt diangkat pada jabatan tinggi pratama oleh pemerintah setingkat lebih tinggi, otomatis dalam hal ini provinsi," kata Iqbal saat dihubungi Minggu (14/1).

Setelah petahana mengajukan cuti Pilkada, Pemprov akan segera mengajukan nama-nama yang akan ditunjuk menjadi Pj kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selanjutnya, Mendagri yang akan menetapkan siapa nama Plt atau Pj terpilih.

"Pengajuan Plt atau Pj ini tujuh hari sebelum penetapan calon yang akan ditetapkan tanggal 12 Februari mendatang. Sedangkan masa kampanye akan dimulai 15 Februari. Nah, sebelum tanggal itu, sudah ada nama Plt atau Pj yang akan ditunjuk mengantikan petahana," jelas Iqbal.

Syarat Pj adalah mereka yang memiliki jabatan tinggi pratama, maka dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) selaku pejabat tinggi madya tidak diperkenankan untuk menjabat sebagai Pj Wali kota. Jabatan tinggi pratama meliputi kepala biro, kepala dinas, dan sebagainya.

Soal siapa nama-nama yang masuk dalam daftar Pj tersebut, Iqbal masih enggan untuk menyebutkan siapa yang nantinya akan menjadi Plt Wali kota di tiga daerah itu. "Nanti juga tau, tak baik saya sampaikan sekarang. Masih cukup lama waktunya," terang Iqbal.

(rcc/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP