Selasa, 23 Jan 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Apakah Ada Kriminalisasi Advokat di Kasus Fredrich Yunadi?

| editor : 

Fredrich Yunadi

Fredrich Yunadi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Kasus Fredrich Yunadi yang ditetapkan tersangka oleh KPK berbuntut banyak komentar. Kali ini, koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani. Dia menekankan, tidak ada kriminalisasi terhadap advokat yang terjadi dalam kasus Fredrich Yunadi.

Menurut dia, kriminalisasi adokat adalah mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan tidak berdasarkan hukum. Menurutnya keliru, jika banyak pihak mengatakan bahwa kasus Fredrich Yunadi ada unnsur kriminalisasi advokat.

"Ada opini sesat di lempar ke publik mengenai kriminalisasi advokat," ucap Julius Ibrani, Minggu (14/01).

Seorang advokat, tambah dia, diatur dalam UU nomor 18 tahun 2003 menjamin advokat untuk tidak dipidanakan atau perdata bila melakukan itikad baik, lalu yang kedua advokat memiliki hak imunitas (tidak dapat dituntut) karena ada hukum dan UU.

Menurut dia, jika dilihat kasus Fredrich Yunadi berbeda. Fredrich diduga ikut terlibat merintangi serta menghalangi proses penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. Disaat KPK tengah berusaha melakukan penyidikkan terhadap kliennya.

"Tidak ada profesi yang kebal hukum, bila mereka melanggar kode etik profesi itu maka tetap akan dijerat hukum," tuturnya.

Lalu, Fredrich meminta kepada kuasa hukum untuk menunggu sidang putusan Peradi terlebih dahulu, bisa diproses secara hukum. Namun berbeda menurut Julius, KPK sendiri belum ada kesepakatan dengan Peradi perihal proses tersebut.

KPK memiliki aturan sendiri yang mengizinkan untuk bisa berjalan duluan.

"Berbeda, Kapolri memang sudah bekerjasama dengan Peradi. Maka bila Peradi menganggap seseorang melanggar kode etik advokat, Kapolri berhak untuk menindaklanjuti, " jelasnya.

Lanjutnya, tidak ada dalam UU bahwa Peradi dan KPK bisa bekerjasama untuk saling tunggu menunggu melanjutkan proses hukum.

"Peradi tidak berhak di UU pada KPK untuk sambungkan proses hukum," tukasnya.

Tentu, kata dia, profesi advokat jangan sampai menghalang-halangi proses penyidikan yang dilakukan atau terlibat membantu klien diluar tugas dan wewenang sebagai advokat. Karena, memang fungsinya sebagai bagian dari aparat penegak hukum.

(ipp/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP