Sabtu, 20 Jan 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Ekonomi

Faktor ini Diduga Pemicu Terjadinya Krisis 10 Tahunan di RI

| editor : 

Dolar AS

Dolar AS (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Tahun ini, ekonomi Indonesia harus mewaspadai siklus krisis 10 tahunan. Pemerintah diminta menjaga anggaran pemasukan dan pengeluaran negara serta memperkuat sektor-sektor yang berpotensi agar krisis ekonomi 10 tahunan tidak terjadi.

"Resiko fiskal akan meningkat di 2018. Belanja naik signfikan menjadi Rp 2.200 triliun sementara penerimaan pajak prospeknya menurun," ujar Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira kepada JawaPos.com, Sabtu (13/1).

Dia menjelaskan, pemerintah harus berhati-hati untuk menjaga penerimaan pajak. Bila tidak, defisit anggaran dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan melebar. Hal ini akan menyebabkan kepercayaan investor menurun serta rating Surat Utang Negara (SUN) yang ikut menurun juga bisa memicu krisis ekonomi 10 tahunan.

rupiah

rupiah (Dok. Jawapos.com)

"Pemerintah harus menjaga cadangan devisa. Konsumsi rumah tangga sendiri berkontribusi paling besar terhadap PDB, yaitu sebanyak 56 persen. Namun, sektor ekspor produk industri dan pariwisata juga harus didorong untuk memperkuat cadangan devisa," jelasnya.

Terkait investasi dari asing, Bhima menjelaskan kontribusi PDB dari investasi sendiri mencapai 30 persen. Untuk menahan krisis ekonomi 10 tahunan, investasi perlu tumbuh sekitar 8 hingga 10 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) agar krisis 10 tahunan ekonomi tidak terjadi.

"Saat ini pemerintah harus memperkuat fundamental ekonomi, percepat pemulihan daya beli, menjaga inflasi, stabilitas kurs rupiah dan memperkuat peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai amanat UU PPKSK. Bila tidak, krisis 10 tahunan ini bisa terjadi kepada kita lagi," ungkapnya.

(sab/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP