Selasa, 16 Jan 2018
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Masuki Tahap 2, Mantan Walkot Batu Diboyong ke Surabaya

| editor : 

Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ketika akan dimasukkan ke Rutan.

Mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko ketika akan dimasukkan ke Rutan. (Imam Husein/Jawa Pos)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017, yang melibatkan mantan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko (ERP) dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) BLP VI Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Batu Edi Setiawan (EDS) ke PN Tipikor Surabaya.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, hari ini (12/1) dilakukan penyerahan barang bukti dan dua tersangka. "Keduanya dipindahkan penahanannya sehubungan dengan persidangan yang akan dilakukan di PN Tipikor Surabaya," ujarnya, Jumat (12/1).

Dia menerangkan, ERP akan dititipkan di Lapas Klas IIA Sidoarjo. Sedangkan EDS dititipkan di Lapas Klas 1 Surabaya (Medaeng). Febri menjelaskan, saat ini total ada 47 orang saksi yang telah diperiksa untuk kedua tersangka.

Keduanya lanjut Febri, selain hari ini telah sekurangnya 5 kali diperiksa sebagai tersangka pada kurun September hingga Desember 2017.

Adapun unsur saksi antara lain Komisaris Utama PT Agit Perkasa, Kadis Pekerjaan Umum Binamarga, staf BRI Malang, Kabag Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Batu, dan Kepala Badan Keuangan Aset Daerah.

Selanjutnya, Direktur atau Direktris Utama PT Dailbana Prima Indonesia, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batu, pejabat pembuat komitmen (PPK) Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Batu, Direktur PT Dinamika Oceanic Consula, dan unsur swasta lainnya.

KPK telah menetapkan tiga tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2017 tersebut. Yakni Filipus Djap yang diduga sebagai pihak pemberi dan ERP serta EDS diduga sebagai pihak penerima.

Saat itu,Eddy Rumpoko sempat mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Hakim Tunggal R Iim Nurohim menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Eddy Rumpoko itu dalam pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 21 November 2017 lalu.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di Batu pada September 2017 lalu danmengamankan total uang sebesar Rp 300 juta.

Diduga ERP menerima uang fee sebesar 10 persen dari proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair di Pemkot Batu Tahun Anggaran 2017 yang dimenangkan PT Dailbana Prima dengan nilai proyek Rp 5,26 miliar.

Pada saat itu ERP diduga menerima uang tunai sebesar Rp 500 juta dari total fee Rp 500 juta.Sedangkan Rp300 juta dipotong Filipus Djap untuk melunasi pembayaran mobil Toyota Aplhard milik Wali Kota. Selanjutnya, Rp100 juta diduga diberikan Filipus Djap kepada Edi Setiawan sebagai fee untuk panitia pengadaan.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Filipus Djap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. Saat ini, Filipus Djap sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima, ERP dan EDS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(tik/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP