Selasa, 16 Jan 2018
Logo JawaPos.com
Hukum & Kriminal

Dokternya Ditetapkan Tersangka KPK, RS Medika Diam Seribu Bahasa

| editor : 

Setya Novanto

Setya Novanto saat meninggalan RS Medika Permata Hijau (Muhammad Ali/ Jawa Pos)

JawaPos.com - Dokter Rumah Sakit (RS) Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga turut serta merintangi penyidikan, dengan cara merekayasa sakit Novanto, usai insiden kecelakaan yang dialami mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut, saat diburu oleh KPK.

Dimintai tanggapannya soal adanya salah satu dokternya yang dijadikan tersangka oleh KPK, pihak RS Medika Permata Hijau enggan memberikan tanggapan apapun kepada awak media.

"Humas RS Permata Hijau tidak ada ditempat hari ini," kata seorang petugas informasi yang tidak mau membeberkan namanya kepada JawaPos.com di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Barat, Rabu (10/1).

Menurutnya, yang berwenang memberikan pernyataan mengenai kasus yang menjerat dr. Bimanesh adalah Direktur Umum RS Medika Permata Hijau, yang juga tidak ada di lokasi.

"Pak Direktur sedang ke luar negeri dari tanggal 8, nanti pulangnya tanggal 12," jelasnya.

Pantauan JawaPos.com sejak pukul 14.30 WIB, pihak RS Permata Hijau belum ada yang ingin menanggapi terkait ditetapkannya dr. Bimanesh sebagai tersangka KPK.

dr. Bimanesh Sutarjo merupakan salah satu dokter yang bertugas merawat Setya Novanto saat mendapat perawatan di RS Permatan Hijau, Jakarta Barat. Pada saat itu Novanto mengalami kecelakaan tunggal pada Kamis 16 November 2017, sehingga harus terbaring di rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi saat Novanto ingin pergi ke kantor salah satu Media TV Nasional dan kemudian ke KPK untuk menyerahkan diri. Namun di tengah perjalanan menabrak tiang lampu yang berada di kawasan Permata Hijau, Jakarta Barat.

Pada kasus menghalangi penyidikan KPK, selain Bimanesh, KPK pun telah menetapkan mantan pengacara Novanto yakni Fredrich Yunadi sebagai tersangka.

Keduanya diancam dengan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana.

(rdw/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP