Minggu, 17 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hoax Atau Bukan

Jawa Pos Clearing House of Information

Larangan Beribadah di Tangerang Hoax

| editor : 

Kapolresta Tangerang AKBP HM Sabilul Alif mengadakan rapat dengan beberapa petinggi desa Rajeg.

Kapolresta Tangerang AKBP HM Sabilul Alif mengadakan rapat dengan beberapa petinggi desa Rajeg. (Istimewa.)

JawaPos.com -  Surat Rukun Warga 06 Perumahan Bumi Anugera Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang meminta warga tidak beribadah di rumah ternyata tidak benar. Surat yang beredar tentang larangan beribadah bagi non muslim telah dinyatakan aparat berwenang bahwa surat tersebut tidak berlaku.

Informasi yang viral di pesan aplikasi Whatsapp itu dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku. Hal tersebut setelah dilakukan rapat oleh beberapa petinggi desa dan Kapolresta Tangerang. "Rapat koordinasi dan pertemuan itu turut dihadiri Kapolsek Rajeg, Danramil Rajeg, Camat Rajeg, Kepala Kesbangpol Kabupaten Tangerang, Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kepala Desa Rajeg, dan Ketua RW 06 Perumahan Bumi Anugerah Sejahtera, Desa Rajeg," ujar Kapolresta Tangerang AKBP HM Sabilul Alif, Tangerang, Kamis (7/12).

Di dalam rapat tersebut Sabilul mengatakan dia hanya ingin memberikan solusi atas informasi yang beredar. Dia tidak berkeinginan kawasan tersebut mendapat label negatif dari masyarakat. "Saya juga sekaligus ingin mengklarifikasi mengenai kebenaran surat itu. Biar bagaimana pun, isu yang beredar harus dinetralisir agar tidak menimbulkan kegaduhan dan pertentangan di masyarakat," kata Sabilul.

Surat RW 06 Perumahan Bumi Anugera Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang meminta warga tidak beribadah di rumah ternyata tidak berlaku.

Surat RW 06 Perumahan Bumi Anugera Sejahtera, Desa Rajeg, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang meminta warga tidak beribadah di rumah ternyata tidak berlaku. (Istimewa)

Pada akhirnya dalam rapat tersebut dijelaskan bahwa surat tersebut baru sekedar wacana saja, selain itu kegiatan bermasyarakat di sana juga bisa dilakukan sebagaimana mestinya. Akan tetapi untuk melakukan kegiatan, tetap harus ada laporan ke Ketua Rt/Rw, Kepala desa, dan unsur Muspika.

Lalu apabila terjadi suatu masalah agar diaelesaikan secara musyawarah. Tidak hanya itu dalam rapat juga dikatan jika merek akan mengedepankan hukum dan menujunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman negara yang patut dipatuhi.

(ipy/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP