Senin, 11 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Waktu Mepet, Hakim Kusno Minta KPK Bacakan Alat Bukti yang Kuat Saja

| editor : 

Tersangka kasus e-KTP

Tersangka kasus e-KTP (Imam Husein/Jawa Pos)

JawaPos.com - Kusno, hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak terlalu membawa banyak bukti dalam persidangan nantinya. Sebab, waktu dimiliki terbatas.

"Jangan kita dikasih bukti dua meter, kapan bacanya itu waktunya cuma tujuh hari," singgungnya saat dipersidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

Dikatakannya, dalam sidang praperadilan itu yang terpenting untuk dihadirkan KPK adalah dua alat bukti. Alat bukti itu harus menegaskan yang membuat Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Dalam praperadilan saya berpendapat, tidak semua bukti pokok diajukan. Yang terpenting berkaitan alat bukti, apakah sudah ada dua alat bukti cukup atau tidak," jelas Kusno.

Sekadar informasi, dalam sidang praperadilan Novanto jilid I, KPK membawa 200 dokumen yang menguatkan bahwa penetapan tersangka terhadap ketua DPR itu sudah sesuai dengan aturan hukum. Rinciannya ada sekitar 16 kardus coklat dengan tulisan KPK di depannya dan dua tumpuk dokumen yang dibiarkan tanpa kardus.

Kendati membawa ratusan dokumen, KPK tetap kalah melawan Novanto di persidangan tersebut. Pada Jumat 29 September 2017, Hakim Cepi Iskandar yang menyidangkan perkara itu memutus bahwa penetapan tersangka Novanto tidak sah.

Namun KPK secara resmi kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 10 November 2017. Saut menuturkan bahwa penetapan tersangka tersebut melalui kajian yang matang, dengan mempelajari secara saksama putusan praperadilan Novanto sebelumnya.

Dalam penetapannya, Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014, bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman (Dirjen Dukcapil), dan Sugiharto (pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri) diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Sehingga, dia disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(dna/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP