Senin, 11 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Kepastian Status GTT, Ganjar: Bola Sekarang di Kemen-PANRB

| editor : 

Guru Honorer

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional VI di Semarang. (Tunggul Kumoro/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyepakati untuk mempercepat pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut berkaitan dengan kepastian status Guru Tidak Tetap (GTT).

Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) masih berada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). “Presiden akan mengecek langsung RPP di Kemenpan dan akan mendorong segera dibahas lalu disahkan. Bola sekarang di Kemen-PANRB,” kata Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo usai bertemu Presiden Jokowi, Kamis (7/12).

Dengan adanya kesepakatan, maka Jokowi akan mendorong penyelesaian masalah GTT secepatnya. Pertemuan tersebut juga diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendi.

Menurut Ganjar, Wakil Presiden mewanti-wanti bahwa pengangkatan guru honorer menjadi PPPK harus memenuhi syarat dan kompetensi. Sementara berdasarkan penilaian Mendikbud, baru ada 3.000 guru honorer yang memenuhi syarat untuk diangkat.

“Intinya kalau Pak Wapres harus hati-hati, Pak Mendikbud sama. Kalau saya usul yang penting segera mulai prosesnya, karena persoalan ini sudah lama berlarut-larut,” ujar Ganjar.

Status GTT masih tidak jelas karena mereka diangkat oleh kepala sekolah yang merasa kekurangan tenaga pengajar. Contohnya di Jateng, saat ini kekurangan 49.631 guru. Namun ternyata keberadaan guru honorer atau GTT tidak diakui Kemendikbud.

“Karena untuk mengangkat GTT, bupati/wali kota tersandera Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 yang melarang pengangkatan guru honorer. Mereka tidak berani melanggar aturan,” tegas Ganjar.

Untuk GTT SMA/SMK, saat ini sudah menjadi kewenangan provinsi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah mengeluarkan peraturan gubernur untuk membayar gaji guru dan pegawai kependidikan non-PNS sesuai upah minimum kota (UMK).

Syaratnya, guru harus berijazah sarjana dengan jurusan sesuai mata pelajaran dan mengajar minimal 24 jam per minggu. Untuk yang belum mencapai jumlah tersebut, maka akan diatur sesuai proporsi jam mengajar.

Hingga kini, tercatat jumlah guru SMA/SMK non-PNS dan tenaga kependidikan non-PNS di Jateng mencapai 14.638 orang. Meliputi 7.618 guru wiyata bakti dan 7.020 tenaga pendidikan.

Sebagian kabupaten/kota pun sudah mengadopsi gaji minimal UMK. Di antaranya Kota Semarang dan Kota Magelang. Meski demikian, banyak daerah yang belum menerapkan sistem gaji tersebut, sehingga puluhan ribu GTT kesejahteraannya tidak terjamin. Misalnya, GTT dari Kudus yang hanya bergaji Rp 250.000 per bulan dan GTT di Cilacap yang bergaji Rp 400.000 per bulan.

Selain gaji kecil, mereka tidak bisa mengikuti sertifikasi karena statusnya yang tidak diakui Kemendikbud. “Nah, dengan jadi PPPK maka gajinya minimal UMK dengan anggaran APBN langsung. Mereka jadi bisa ikut sertifikasi maka dapat tambahan dari tunjangan,” tutup Ganjar.

(gul/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP