Minggu, 17 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Pemprov Sumbar Alokasikan DID Untuk Layanan Dasar

| editor : 

Sumbar

Ilustrasi (David Prasetyo/Jawa Pos)

Jawapos.com- Dana Insentif Daerah (DID) senilai Rp 71 miliar yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan dialokasikan untuk mendanai sejumlah program layanan dasar. Bahkan, alokasinya itu sudah dimasukkan dalam APBD 2018.


”Nominalnya sudah kami ketahui beberapa bulan lalu. Uang ini sudah masuk sebagai pendapatan dalam pembahasan RAPBD 2018. Kami bersama DPRD telah membahasnya dan dialokasikan untuk banyak kegiatan,” kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Gubernur menjelaskan, jika DID itu bukan kali pertama diterima Pemprov Sumbar. Tahun 2016 lalu, Sumbar juga telah menerima DID sebesar Rp 50 miliar. Meningkatnya jumlah DID tahun ini dilatarbelakangi keberhasilan Pemprov Sumbar masuk peringkat tiga terbesar dalam penggelolaan keuangan terbaik secara nasional.


”Nilai penggelolaan keuangan Sumbar cukup baik dan bisa dikatakan sempurna. Kami berada di bawah Provinsi Jawa Timur,” ujar Irwan. Dia pun berharap, tahun 2018 mendatang, Sumbar kembali mendapat DID melalui perbaikan penggelolaan keuangan secara terus menerus. Sebab, DID tersebut sangat berarti untuk Sumbar.


Untuk diketahui, Sumbar kembali menerima Anugerah Dana Rakca. Penghargaan diberikan karena kinerja keuangan Pemprov Sumbar dinilai baik. Penghargaan itu diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno disela penyerahan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) di Istana Negara Bogor Rabu (6/12). Sumbar diberikan anugerah Dana Rakca karena penggelolaan keuangan yang baik, sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.


Pendapatan dan serapan keuangan daerah Sumbar sesuai target. Program yang didanai dengan anggaran daerah juga terlaksana sesuai jadwal, sekaligus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ditambah lagi, lima kali berturut-turut laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Sumbar terus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

(rcc/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP