Sabtu, 16 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Soal Isu Reshuflle Jilid III, Anak Buah Hary Tanoe Bilang Begini

| editor : 

Ahmad Rofiq Perindo

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq (rmol/JawaPos.com)

JawaPos.com - Isu pergantian kabinet Jokowi-JK kembali berhembus dan menjadi pembicaraan santer dikalangan para elite politik. Hal ini seiring kabar bakal mundurnya dua menteri yakni, Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Khofifah diketahui akan maju di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2018, sementara itu Airlangga akan maju sebagai calon ketua umum Golkar di Munaslub.

Namun Presiden Jokowi belum memberikan sinyal kuat kapan reshuflle jilid III itu akan diumumkan. Begitupun dengan siapa kira-kira pengganti dua menteri itu jika sampai betul mundur dari kabinet.

Sebelumya Juru Bicara Istana Kepresidenan Johan Budi menegaskan bahwa reshuffle hak prerogatif Presiden dan jika sampai ada pergantian, maka hal itu selalu berdasar pada evaluasi yang dilakukan. 

Selain itu, lanjut Johan, Jokowi juga tidak melihat umur masa jabatan pemerintahan untuk mengganti menterinya.

"Kalau lihat dari pengalaman, Presiden juga tidak melihat apakah masa kerja kabinet ini tinggal dua tahun atau tiga tahun. Tidak memberatkan itu untuk reshuffle. Tapi tidak harus reshuffle juga," kata Johan.

"Jadi mari kita menunggu saja. Kita kembalikan ke hak prerogatif Presiden. Saya tidak bisa mendahului apa yang tidak bisa didahului.”

Sementara itu, Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq menegaskan, pihaknya mendukung penuh keputusan Presiden sebagai unsur Partai pendukung pemerintah.

“Partai Perindo berada di garis terdepan bersama partai-partai pendukung pemerintah lainya. Dengan begitu, terkait dengan isu reshuffle kabinet kita serahkan 100 persen kepada Presiden,” papar Ahmad Rofiq pada JawaPos.com, Rabu (6/12).

Ketika disinggung pertanyaan oleh awak media, apakah Partai Perindo sebagai partai pendukung pemerintah akan merekomendasikan nama menteri di dalam kabinet. Rofiq menyatakan, partainya tidak memiliki agenda untuk meminta-minta posisi menteri.

“Apapun yang menjadi keputusan Presiden Jokowi, harus dibaca dalam kerangka penugasan. Bukan bagi-bagi jabatan,” paparnya.

Hanya saja, Rofiq memberikan catatan kritis kepada pola komunikasi Kantor Staf Presiden (KSP) yang selama ini mengemban tugas sebagai penyampai pesan pemerintah kepada multielemen bangsa. 

“Saya melihat KSP kehilangan roh dan marwahnya pasca ditinggalkan Pak Luhut Binsar Pandjaitan,” pungkas Rofiq.

(dms/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP