Sabtu, 16 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Tak Terima Berkas Dinyatakan P21, Pengacara Novanto Datangi KPK

| editor : 

Setya Novanto saat menjalani pemeriksaan di KPK

Setya Novanto saat menjalani pemeriksaan di KPK (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto, lengkap. Namun, keputusan tersebut diprotes kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. Dia langsung menyambangi Gedung KPK hari ini untuk menyampaikan ketidaksetujuannya itu.

"Kita mau bicara pada penyidik kenapa bisa dinyatakan lengkap padahal ada saksi-saksi yang belum dinyatakan diperiksa," tegas Fredrich setibanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/12).

Menurut dia, masih banyak saksi meringankan yang diajukan pihaknya, belum diperiksa KPK. Padahal, menjadi hak tersangka sesuai Pasal 65 KUHAP yang berbunyi, tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Setya Novanto

Setya Novanto (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Pasal 28 UU KPK Nomor 20 Tahun 2002 pun, kata dia, mengamini ketentuan KUHAP itu. Karenanya, Fredrich mengaku akan meminta pertanggungjawaban penyidik komisi antirasuah terkait hal ini.

Kalaupun alasannya KPK sudah melayangkan panggilan namun saksi tersebut tidak datang, kata dia, itu tidak bisa dibenarkan. Fredrich menerangkan, saksi yang diajukan mereka memiliki jadwal yang cukup padat.

Untuk itu, perlu penyesuaian waktu dalam rangka pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut. Namun, kata Fredrich, nyatanya semua harus menyesuaikan keinginan KPK.

"Jangan membodohi rakyat, kan seolah sudah panggil. Yang dipanggil kan bukan pengangguran. Kalau pengangguran di pinggir jalan bolehlah dipanggil setiap saat," kesalnya.

Misalnya saja saksi ahli yang notabene rektor dari universitas. "Nah, mereka itu pejabat. Rektor itu pejabat eselon 1 loh lebih tinggi dari ketua KPK. Panggilan hari Jumat malem, hari Senin malem harus datang," sindir pengacara yang belakangan mengaku suka kemewahan itu.

Nyatanya, lanjut Fredrich, Senin kemarin pihaknya sudah mengajukan surat bahwa ada beberapa saksi mengajukan tanggal pemanggilan yang tepat. "Tapi kan mereka (KPK) enggak menanggapi," tambahnya.

Atas dasar itu, dia melihat ada kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK. Yakni, karena tidak menghormati hak dari tersangka dan saksi. "Jadi di sini lah kesemena-menaan yang dilakukan KPK karena tidak hormati hak seseorang," pungkas Fredrich. (dna)

(dna/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP