Mengetuk Kesadaran di Hari Disabilitas Internasional

Oleh: Slamet Thohari*
| Editor : 
Slamet Thohari (Jawa Pos Photo)

TANGGAL 3 Desember ditetapkan PBB sebagai Hari Disabilitas Internasional sejak 1992. Dalam masyarakat kita, penyandang disabilitas atau difabel (differently-abled people) merupakan kaum yang terabaikan dan termarginalkan. Mereka sering kali luput dalam berbagai kebijakan, bahkan perbincangan, terutama permasalahan-permasalahan detail kehidupan mereka sehari-hari. Terlebih perempuan penyandang disabilitas. Permasalahan yang mereka hadapi jauh lebih pelik.

Sebagaimana umumnya kaum difabel, perempuan difabel mendapat stigma buruk masyarakat. Bahkan, yang terjadi jauh lebih menyedihkan. Banyak di antara mereka yang minder, introver, dan susah tampil di depan publik karena mengalami subordinasi ganda: sebagai perempuan dan penyandang disabilitas.

Di lingkungan masyarakat, perempuan difabel dicap sebagai orang yang tidak masuk kualifikasi sebagai pasangan yang mumpuni dalam mengurus keluarga. Itu didasari atas cara pandang bahwa perempuan bertanggung jawab penuh atas urusan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, serta mengurus anak. Karena perempuan difabel memiliki anggota fisik yang ’’tidak lengkap”, mereka dianggap tidak memenuhi kualifikasi sebagai istri yang baik.

Selain itu, telah tersebar dalam alam bawah sadar masyarakat bahwa laki-laki menikah dengan perempuan difabel tidak menjadi pilihan. Sebab, masyarakat takut pertumbuhan anak yang dilahirkan nanti seperti yang dialami ibunya. Padahal, medis membuktikan bahwa seorang perempuan difabel bisa melahirkan anak dengan keadaaan normal dan utuh.

Hal itulah yang mengakibatkan kaum difabel, khususnya perempuan, terus tereksklusi secara psikis dan sosial. Sebagaimana temuan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas 2014, tempat saya berkiprah, bahwa 56 persen responden mengaku tidak mau berpacaran dengan penyandang disabilitas. Bahkan, 10 persen responden mengaku sangat tidak mau berpacaran dengan difabel. Setidaknya hanya 32 persen yang tidak menutup kemungkinan untuk berpacaran dengan mereka dan hanya 2 persen yang bersedia untuk berpacaran.

’’Ideologi Normalisme’’Perempuan hidup dalam hadangan tembok dominasi kelelakian yang mengakibatkan mereka sulit tampil ke publik dan mempunyai masalah kompleks akibat kebudayaan yang sangat bias maskulinitas. Perempuan difabel mengalami diskriminasi, subordinasi, dan memiliki beban hidup yang lebih kompleks.

Data yang dipaparkan Irwanto (2014) menunjukkan bahwa pendidikan laki-laki difabel mempunyai potensi 1,5 kali lebih baik daripada perempuan difabel. Lelaki difabel 7,6 kali lebih baik potensinya dalam mendapat pekerjaan daripada difabel perempuan.

Mengapa? Pada masyarakat kapitalisme lanjut sekarang, umumnya pekerjaan menuntut profesionalitas dan penampilan yang atraktif, sehingga banyak pekerjaan yang mensyaratkan, selain ’’sehat jasmani-rohani’’, berpenampilan menarik. Sudah pasti, perempuan penyandang disabilitas akan sulit memenuhi standar ’’perempuan menarik” yang telah dikonstruksikan masyarakat kapitalis tersebut. Konsekuensinya, banyak sekali perempuan penyandang disabilitas yang menyambung hidup pada sektor informal atau berwiraswasta. Data menunjukkan bahwa 95,2 persen perempuan difabel berwiraswasta dan hanya 5,8 persen di antara mereka yang bekerja di sektor formal (Thohari & Fitrianita, 2016).

Padahal, pemerintah dalam pasal 28 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menerapkan kebijakan bahwa 1 (satu) persen dari setiap 100 karyawan pada setiap instansi wajib mempekerjakan penyandang disabilitas. Atau UU 8/ 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan 2 (dua) persen setiap instansi untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Sikap tidak adil kepada perempuan difabel yang berusia produktif menunjukkan mereka mengalami diskriminasi pada banyak lini. Data menunjukkan bahwa 21,4 persen ditolak dalam melamar pekerjaan dan 14,3 persen mengaku pernah ditolak dalam layanan publik. Bahkan, 7,1 persen dari mereka ditolak daftar sekolah dan diperlakukan tidak adil dalam pergaulan masyarakat sebanyak 19 persen (Thohari & Fitrianita, 2016).

Aksesibilitas dalam fasilitas publik jadi problem berikutnya perempuan penyandang disabilitas. Rendahnya aksesibilitas pada fasilitas publik seperti pasar, tempat ibadah, trotoar, dan transportasi menjadikan perempuan penyandang disabilitas tak dapat melakukan mobilitas demi memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka.

Dalam wilayah keluarga, tidak sedikit perempuan penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Baik dilakukan suami maupun anggota keluarga yang lain. Ketergantungan perempuan difabel pada lelaki disebabkan perbedaan fisik yang dimiliki menjadikan mereka terkadang tidak mampu untuk berontak dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menjadikan mereka hidup dalam kesusahan terus-menerus.

Kebijakan Khusus Berlipat-lipat permasalahan perempuan penyandang disabilitas akibat struktur dan kebijakan yang tak pernah memberi perhatian khusus pada mereka. Berbagai kebijakan masih bersifat umum bagi difabel saja, tidak dikhususkan bagi perempuan penyandang disabilitas. Sedangkan aspek keperempuanan yang dimiliki difabel sering kali luput dari perhatian.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi perempuan difabel semestinya menjadi perhatian khusus dengan memberikan berbagai kebijakan afirmatif. Dengan berkaca tingkat kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih rendah bagi perempuan difabel daripada laki-laki difabel, setidaknya pemerintah maupun stakeholder lainnya memprioritaskan kebijakan perempuan penyandang disabilitas untuk mendapat afirmasi dalam pekerjaan dan pendidikan. Terlebih, pekerjaan dan pendidikan merupakan basis kebutuhan hidup yang mampu menjadi alat social climbing mereka untuk lebih terangkat dalam masyarakat.

Inilah momentumnya. Ketika seluruh dunia merayakan International Disability Day, pemerintah dan masyarakat secara umum perlu memperjuangkan hak-hak difabel, khususnya perempuan, untuk menjadi ’’aksi superdamai” yang sangat mulia. Mengabaikan dan membiarkan diskriminasi terus terjadi pada perempuan difabel sungguh merupakan ’’penistaan kemanusiaan” yang sangat nyata. (*)

(*) Difabel tunadaksa, master dari University of Hawaii, dan dosen sosiologi Universitas Brawijaya)

Top Stories

Dampak Panjang Keputusan Trump
Apa Yang Terjadi setelah Pidato Trump?

Oleh: Abdul Rokhim*

Setiap Hari Berantas Korupsi

Oleh: Emerson Yuntho*

Bongkar Penerima Uang Proyek E-KTP
Hal Baik yang Punah

Oleh: A.S Laksana*

Rekomendasi Untuk Anda

Jatim Satu dan Pemilih Milenial

Oleh: Ali Rif’an*

Generasi Milenial (2)

Oleh: Budi Darma*

Generasi Milenial (1)

Oleh: Budi Darma*

Siaga di Pengujung Tahun
E-Commerce yang Mencipta Banyak Pemenang
Keniscayaan Mobil Listrik

Oleh: Zainal Abidin*

Most Read

Cantiknya Via Vallen Kenakan Jersey Manchester United
Tanggapi Soal Permohonan Pemidanaan Kaum LGBT, Begini Respon Polri
Dirlantas Minta Dianggarkan Gaji Pak Ogah, Djarot: Dari Mana?
KPK Terkejut Dengar Pernyataan Saksi Ahli Novanto, Begini Katanya
Come Back, Ammar Zoni Main Sinetron Lagi?
Beredar Video Gadis Umbar Kemolekan Tubuh, Tak Bermoral!
3 Cara Tahan Emosi Saat Jatuh Cinta dengan Teman Sekantor
Pelaku Persekusi Ustad Abdul Somad Resmi Dipolisikan, Nih Nama Mereka
Samsung Galaxy Terbaru Makin 'Gila', Tampil Tanpa Bezel
Ini Rencana Kick-off Piala Presiden 2018

Artikel Lainnya

Ansor Siap Kawal Pembangunan Masjid As-Sakinah di Balai Pemuda
1,7 Juta Warga Sumut Terancam Kehilangan Hak Pilih
Pengunjung Asik Berswafoto di Banner Besar #DWP17 Acara Bebas Narkoba
Tengah Malam, Jakarta dan Sekitarnya Digoyang Gempa
Fadli Zon Temani Ahmad Dhani Saat Diperiksa Polisi
Tiga Daerah Berpeluang Jadi Ibu Kota Negara