Jumat, 15 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Novanto Bikin Strategi Baru, Minta KPK Lakukan Ini

| editor : 

Setya Novanto saat menjalani pemeriksaan di KPK

Setya Novanto saat menjalani pemeriksaan di KPK (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Segala upaya dilakukan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Kali ini, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi yang dianggap meringankan posisinya saat ini.

"Syukur KPK juga mau memberikan kesempatan itu," ujar kuasa hukum Novanto, Otto Hasibuan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/11).

Setidaknya ada 8-10 daftar nama yang sudah diajukan Setya Novanto dan tim kuasa hukumnya kepada KPK. Lembaga antirasuah itu nantinya yang akan menentukan apakah perlu memeriksa saksi-saksi tersebut. "Saya kira itu akan dipanggil oleh KPK," yakinnya.

Setya Novanto saat dibawa ke RSCM

Setya Novanto saat dibawa ke RSCM (Muhamad Ali/Jawa Pos)

Sejatinya, menghadirkan saksi untuk meringankan seorang tersangka sudah diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kuasa hukum lainnya, Fredrich Yunadi menambahkan, setidaknya dari jumlah nama yang diajukan, pihaknya mengajukan enam saksi ahli. Namun dia enggan membeberkan siapa saja. "Enggak bisa disebutkan karena akan memengaruhi, yang kami ajukan ada rektor, profesor, semua yang titelnya seabrek-abrek," ucapnya.

Selain saksi ahli, kuasa hukum Setya Novanto itu memberi bocoran bahwa yang diduga terlibat dalam bancakan proyek e-KTP juga diminta untuk dihadirkan ke KPK. "Yang terlibat akan diminta jadi saksi," pungkas Fredrich.

Diketahui, KPK menahan Setya Novanto pada Minggu malam (19/11). Sehari sebelumnya, dia mengalami kecelakaan tunggal di Kawasan Permata Hijau.

Kecelakaan itu terjadi di tengah penyidik KPK tengah mencarinya. Sebab, Setya Novanto menghilang sejak penyidik menyambangi kediamannya di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, untuk melakukan penjemputan paksa.

Pasalnya, selaku anggota DPR periode 2009-2014 Setya Novanto bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil, dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.

Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri.

Atas dasar itu, Setya Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(dna/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP