Jumat, 15 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Medan Kota Terkorup di Indonesia

| editor : 

Ilustrasi korupsi

Ilustrasi Korupsi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Transparansi Internasional Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2017. Setidaknya ada 12 kota yang disurvei diantaranya, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Jakarta Utara, Makasar, Manado, Medan, Padang, Pontianak, Semarang, dan Surabaya.

Adapun kota-kota itu dipilih karena menjadi ibu kota provinsi. Selain itu, memberikan produk domestik bruto (PDB) yang ketika diakumulasi mencapai 70 persen di tingkat nasional. Lalu, mempertimbangkan sitem region yakni daerah barat, tengah, dan timur.

Adapun respondennya yakni, pengusaha dan pelaku usaha sekitar 80-110 orang di masing-masing kota, dengan jumlah total 1200 responden. Pengambilan data sendiri dilakukan dari Juli-Agustus 2017. Cara membacanya, semakin tinggi IPK, justru semakin rendah korupsi.

Dari 12 kota yang disurvei, ditemukan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) tertinggi ada di Jakarta Utara yakni sebesar 73,9 persen. "Sementara yang paling rendah ada di Medan dengan 37,4 persen," ujar Manajer TII Wawan Sujatmiko saat memaparkan hasil survei di Hotel Le Meridien, Sudirman, Jakarta, Rabu (22/11).

Kendati demikian kata dia, secara rata-rata, IPK di 12 kota itu naik. "Sudah terjadi upaya perbaikan pelayanan publik, khususnya interaksi pelaku usaha dan penyedia layanan," terangnya.

Ada faktor yang perlu dilihat untuk mengukur baiknya pelayanan publik tersebut. Yakni, kemudahan berusaha. Kota yang tingkat kemudahan berusahanya paling tinggi ada di Banjarmasin. Sementara Medan lagi-lagi menjadi yang paling rendah.

"Kota yang mempunyai daya saing, tinggi kemudahaan berusaha juga tinggi," tambahnya.

Setidaknya, 17 persen pelaku usaha di 12 kota mengaku pernah gagal dalam mendapatkan keuntungan, karena pesaing memberikan suap. "Masih banyak perilaku suap. Kompetisinya kalah bukan karena kompetisi bersih tapi kalah karena perilaku korupsi," imbuh Wawan.

Jika diukur, perilaku suap paling tinggi ada di Kota Bandung dengan 10,8 persen. "Kota yang paling rendah suapnya ada di Makassar dengan 1,8 persen. Kita peroleh rata-rata alokasi suap yang diberikan perusahaan kepada pelayan publik," paparnya.

Adapun suap biasanya dilakukan pelaku usaha paling banyak dari sektor air minum, perbankan, dan listrik.

Dalam paparannya, dijelaskan pula bahwa instansi yang paling berdampak korupsi di 12 kota tersebut adalah legislatif dengan skor 56,8. Lalu peradilan dengan nskor 57,7 persen, dan Kepolisian dengan 58,0 persen. "Sementara yang tidak terdampak korupsi di militer," ucapnya.

Rendahnya IPK pada sebuah kota dikarenakan faktor masyarakatnya terhadap korupsi itu sendiri. Dari 12 kota tersebut, 61,5 responden mengatakan bahwa korupsi bukan masalah penting. Sementara 45,8 persen menyebut korupsi tidak perlu dipidanakan dengan tegas.

"Kemungkinan tingkat paparan tentang korupsi belum merata di kalangan pelaku usaha. Hanya tiga dari 10 pelaku tahu mengenai Stranas PPK dan aksi PPK daerah," sebut dia.

Atas hasil penelitian tersebut, TII merekomendasikan kepada pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Pelaku usaha juga perlu memiliki kebijakan dan sistem antikorupsi secara internal agar terjaga reputasi dan terhindar dari korupsi

"Lembaga legislatif, sipil dan pemerintah perlu terlibat aktif lakukan pemantauan terhadap program antikorupsi," pungkas Wawan. 

(dna/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP