Minggu, 17 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Praktik Pungli di Pengadilan Negeri Masih Marak, Ini Buktinya

| editor : 

Duit Pungli

Ilustrasi duit pungutan liar (pungli) (Radar Bali/Jawa Pos Group)

JawaPos.com - Praktik korupsi masih marak di wilayah institusi peradilan di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari banyaknya oknum hakim, pejabat, dan petugas di lingkungan pengadilan ditangkap karena praktik kotor tersebut.

Menurut peneliti dari MaPPI FHUI Muhammad Rizaldi, Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah melakukan tindak lanjut terkait praktik-praktik tersebut. Antara lain dengan penggunaan sistem IT dalam pelaksanaan business process di pengadilan, aturan-aturan terkait yang berperan dalam pemberantasan korupsi, serta tindakan dari Badan Pengawasan MA yang telah menindak cukup banyak terhadap oknum-oknum tersebut.

Namun sayangnya, praktik korupsi tersebut masih saja terjadi. Hal ini dapat dilihat dari riset MaPPI FHUI yang didukung oleh Yayasan TIFA, dengan melakukan pemetaan korupsi di lingkungan pengadilan, khususnya dalam ruang lingkup pelayanan publik di bidang administrasi perkara.

Riset yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarta menunjukkan bahwa pungutan liar dalam lingkup pelayanan publik masih terjadi. Sebagai contoh ditemukan bahwa pungutan liar dalam pendaftaran surat kuasa dan akses terhadap salinan putusan di luar biaya ketentuan.

Sebanyak 11 persen responden menyatakan mengaku ada pungutan liar sebesar Rp 101,000–Rp 500,000. Lalu, 63 persen sebesar Rp 501,000–Rp 1,000,000, dan 26 persen mengaku ada pungutan liar lebih dari Rp 1,001,000.

Sementara untuk surat kuasa, 18 persen responden mengaku pernah dimintakan uang sebesar Rp 0–Rp 50,000. 57 persen lainnya dimintakan Rp 50,100–Rp 100,000. Serta, 25 persen respoden mengatakan ada pungli lebih dari Rp 100,000.

Kata Rizaldi, dari riset itu dapat disimpulkan, pola korupsi di pengadilan memiliki ciri khas tersembunyi di antara prestasi-prestasi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Di satu sisi, pengadilan telah memiliki perangkat peraturan dan kebijakan yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi.

"Namun demikian di sisi lain, oknum pengadilan tetap melanggengkan praktek pungli," jelasnya melalui keterangan yang diterima JawaPos.com, Selasa (21/11).

Dia meminta agar MA memberi perhatian khusus. Terutama dalam proses layanan salinan putusan dan berkas perkara, layanan pendaftaran perkara, serta layanan eksekusi putusan. Sebab, putusan juga turut menyumbang pada persepsi publik yang cenderung menilai rendah integritas hakim.

"Hal ini dapat terlihat pada pengalaman responden yang kerap mendapatkan hambatan untuk mendapatkan hakim yang berintegritas di pengadilan," tambahnya.

Sebagai bagian dari bentuk korupsi, praktik pungutan liar tersebut tentu berdampak pada beberapa hal. Pertama, terhambatnya akses keadilan bagi masyarakat. Hambatan ini dapat muncul disebabkan adanya biaya lebih yang harus dikeluarkan terhadap layanan di pengadilan.

"Menurut beberapa responden, mereka menganggap apabila tidak membayar pungutan liar tersebut akan berdampak
pada kualitas layanan pengadilan," ungkapnya.

Kedua, praktik tersebut bertentangan dengan semangat pembenahan institusi peradilan menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, dan aturan-aturan internal Mahkamah Agung seperti SK-KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik, serta komitmen Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi.

Ketiga, praktik pungutan liar tersebut akan menjadikan kualitas institusi peradilan dalam hal layanan publik buruk. Padahal, MA sendiri sudah memiliki kebijakan yang mendorong terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik di pengadilan.

Atas temuan tersebut, MaPPI FHUI juga meminta MA mengevaluasi kembali pengaturan dan kebijakan yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas serta penerapannya. Lalu memangkas proses administrasi yang masih terlalu panjang dan melibatkan banyak pihak menjadi proses yang lebih sederhana dan transparan.

Berikutnya, memperjelas dasar hukum terkait produk-produk layanan publik di pengadilan. Meningkatkan dan menggalakan sistem pengawasan terhadap Pegawai dan Pejabat di lingkungan peradilan, khususnya berkaitan pelayanan publik.

"Bekerja sama dengan institusi lain dalam hal pembenahan dan pemberantasan pungutan liar di pengadilan, seperti Ombudsman RI, KPK, dan Komisi Yudisial," pungkas Rizaldi.

(dna/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP