Minggu, 17 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Pemilihan

Keceplosan ASN Boleh Dukung Calon Independen, KPU Ini Tarik Pernyataan

| editor : 

Pilkada Serentak

ILUSTRASI: Pilkada Serentak 2018 (Grafis: Jawa Pos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang Sumatera Barat menarik kembali pernyataannya. Mereka keceplosan menyebut bahwa aparatur sipil negara (ASN) boleh memberikan dukungan untuk calon perseorangan (independen). Khususnya dalam pilkada Kota Padang 2018.

KPUD membuat surat pernyataan larangan bagi ASN untuk memberi dukungan. Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan.

''Kami menegaskan, bahwa ASN dilarang memberi dukungan kepada pasangan calon perseorangan,'' kata Ketua KPUD Kota Padang Muhammad Sawati dalam surat yang diedarkan Senin (20/11) kepada JawaPos.com.

Penarikan pernyataan itu berawal ketika Sawati memberi sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Pencalonan dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) pasangan calon perseorangan dengan seluruh pimpinan parpol se-Kota Padang di Inna Muara Hotel, Kamis (9/11).

Ketika itu, Sawati mengatakan, ASN diperbolehkan memberikan dukungan pada calon independen. Setelah dikaji ulang, pihaknya akhirnya merevisi jika pernyataan tersebut keliru dan salah. Hal itu bertentangan dengan Undang Undang KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Selain itu, pernyataan yang sama juga keluar dari Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar Mufti Syarfie. Menurutnya, anggota TNI-Polri tidak dibenarkan memberikan dukungan pada calon perorangan dalam Pilkada pada 27 Juni 2018. Namun, ASN diperbolehkan memberikan dukungan untuk bakal calon perorangan.

''ASN hanya diperbolehkan memberi dukungan kepada calon, dengan alasan karena ASN memiliki hak pilih, yang tidak diperbolehkan adalah menjadi tim sukses (timses),'' kata Mufti saat itu.

Di sisi lain, KPUD Kota Padang juga mengatakan, bagi pasangan calon yang akan maju dari jalur perseorangan, harus mendapat dukungan paling sedikit 41.116 atau 7,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat pada pemilihan serentak 2015 di Kota Padang, yakni 548.213.

Bagi bakal pasangan calon dari jalur partai politik yang ingin mendaftar dalam pemilihan Wali Kota Padang dan wakilnya pda 2018, harus memenuhi persyaratan 20 persen jumlah perolehan kursi parlemen hasil pemilihan umum 2014 di tingkat Kota Padang. Rincinya 9 kursi atau 25 persen dari jumlah perolehan suara dalam pemilihan umum 2014 mencapai yaitu 84.514 suara.

(rcc/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP