Minggu, 17 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Jawa Tengah Darurat Pernikahan Anak

| editor : 

Pernikahan Anak

Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Jawa Tengah darurat pernikahan anak. Hal ini terungkap melalui temuan BKKBN yang mencatat sebanyak 3.876 perkawinan anak terjadi pada tahun 2016. Terlebih lagi, angka itu dilaporkan terus bertumbuh hingga kini.

Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari, menuturkan hal itu terjadi lantaran orang tua umumnya merasa malu bila anak perempuannya terlambat menikah. Mereka pun tidak ingin anaknya dianggap menjadi perawan tua dan tidak laku.

”Selain itu, faktor kemiskinan menjadi latar belakang yang kuat. Banyak orang tua yang mengaggap jika dinikahkan dengan lelaki yang jauh usianya dapat membantu ekonomi keluarga,” kata Dian di Gedung Pradika Bakti Praja, Semarang, Senin (20/11).

Masih menurut data BKKBN, Kabupaten Brebes menempati urutan pertama kasus perkawinan anak terbanyak di Jawa Tengah. Lalu disusul Grobogan, Demak, dan Magelang. Data tersebut diperkuat dengan catatan permohonan dispensasi perkawinan sejumlah pengadilan agama di Jawa Tengah.

Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N Rosalin mengungkapkan, ada 375 anak perempuan Indonesia di bawah usia 18 tahun dipaksa menikah dini setiap harinya.

”Isu perkawinan anak ini sudah darurat nasional. Satu dari sembilan anak perempuan menikah di bawah 18 tahun atau dengan kata lain sekitar 375 anak perempuan dipaksa menikah setiap harinya,” papar Lenny.

Anak perempuan usia 10 hingga 14 tahun, kata Lenny, memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dibanding usia 20 tahun ke atas. Lenny menyatakan isu perkawinan anak adalah masalah bersama. Masyarakat harus diberikan kesadaran bahwa perkawinan anak sudah termasuk bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak anak dalam menikmati kualitas hidup yang baik.

”Kami ingin ini menjadi gerakan bersama. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun harus direvisi,” sebut Lenny.

(gul/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP