Senin, 20 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Putusan MK Soal Penghayat Rugikan Jokowi di Pilpres 2019

| editor : 

Presiden Jokowi

Presiden Jokowi (doc Jawa Pos.com)

JawaPos.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengakomodasi aliran kepercayaan di kolom agama pada KK dan e-KTP menuai kontroversi.

Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran dan keresahan di masyarakat serta menyulitkan pemerintah dalam mengimplimentasikan aturan tersebut.

Selain itu keputusan tersebut juga berpotensi membenturkan umat Islam dengan pemerintah, sehingga akan berefek pada suara Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 nanti.

Djan Faridz

Djan Faridz (doc. JawaPos.com)

"Implementasi putusan tersebut dapat menghadapkan antara umat Islam dengan pemerintah, sehingga berpotensi merugikan pemerintahan Jokowi dalam menghadapi Pemilu serentak 2018 dan Pilpres 2019," ujar Djan dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (15/11).

Dia menuding Majelis Hakim MK tidak mempertimbangkan implikasinya keputusan tersebut di masyarakat. Sebab ia menduga akan banyak polemik setelah putusan MK ini muncul.

"MK tidak mempertimbangkan secara menyeluruh implikasi yang timbul dari putusan tersebut dan hanya melihat dari aspek hak asasi manusia," tegasnya.

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan gugatan dari empat penganut kepercayaan yang merasa hak mereka terdiskriminasi oleh adanya pasal tersebut.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, mengatakan pihaknya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menurutnya pasal 61 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan keputusan ini, tidak ada lagi diskriminasi terhadap warga negara yang menganut kepercayaan yang belum disahkan oleh negara.

(cr2/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP