Jumat, 24 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Terus Terdesak, Fredrich Minta Jokowi Lindungi Setya Novanto

| editor : 

Fredrich Yunadi

Fredrich Yunadi saat mendatangi gedung Bareskrim Polri (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo diminta bersikap atas kondisi yang dialami Ketua DPR Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP. Namun, sikap yang dimaksud agar orang nomor satu di Indonesia itu mendengar keluhan dari Novanto sebagai warga negara Indonesia.

Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi. "Beliau kan suka mendengar keluhan dari rakyat. Sekarang saya tanya, Pak SN itu rakyat atau bukan? Beliau kan rakyat juga, sebagai kepala parlemen," ujar Fredrich saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (15/11).

Bukan hanya mendengar keluhan, Jokowi juga diminta melindungi hak imunitas Novanto sebagai pimpinan parlemen. Maka ia menilai, siapapun termasuk KPK, tidak bisa memanggil kliennya karena menentang konstitusi.

"Sekarang untuk menjaga konstitusi itu merupakan tanggung jawab siapa? Kan juga Presiden, dong," jelasnya.

Oleh karena itu, menurut dia menjadi kewajiban Jokowi untuk melindungi Novanto. "Kan presiden dipercaya oleh rakyat. Atas nama konstitusi namanya diangkat sebagai kepala negara. Nah, kalau kita tidak melapor ke beliau, saya melapor ke siapa?" tukas Fredrich.

Diketahui, penyidik KPK melakukan pemanggilan perdana terhadap Ketua DPR Setya Novanto usai dia ditetapkan kembali menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP, hari ini, Rabu (15/11). Adapun penetapan tersangka tersebut diumumkan KPK pada Jumat, 10 November 2017.

Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 diduga bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil, dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.

"Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri," tutur Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Atas dasar itu, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

(dna/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP