Sabtu, 25 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Direktur Pengadaan Mobil Dinas Ini Didakwa Rugikan Negara Rp 276 Juta

| editor : 

Pengadilan Tipikor Padang

PROSES HUKUM: Saksi memberikan keterangan di pengadilan Tipikor Padang. (Riki Chandra/JawaPos.com)

Jawapos.com - Sidang kasus pengadaan mobil dinas Bupati Pasaman Barat Sumatera Barat tahun anggaran 2010 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang. Jaksa penuntut umum (JPU) yang menjerat Direktur PT Baladewa Indonesia Vitarman bersama rekannya Arifin sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan menghadirkan Kepala Cabang Intercom Padang Tjen Imanuel sebagai saksi.

Tjen Imanuel selaku kepala cabang di hadapan majelis hakim mengaku tidak mengetahui adanya pemesanan mobil kepada pihak Intercom pada 2010 silam. ''Saya baru tahu setelah dipanggil Kejari Pasaman. Saya cek semua pembukuan perusahaan, tidak satu pun ada berkas tentang jual beli mobil Toyata Prado type TXL selama 2010,'' kata Tjen saat memberikan kesaksian di depan meja hijau pengadilan Tipikor Padang, Selasa (14/11).

Tjen mengatakan, biasanya setiap pemesanan mobil tersebut langsung kepada perusahan Toyota dan dapat dilakukan oleh importir umum. ''Selama ini, perbedaan harga yang tipe biasa dengan limited tidak sampai Rp 200 juta, Pak Hakim. Karena TX dengan TX Limited basic-nya sama. Dan importirlah yang akan mengubahnya dengan tipe limited,'' kata Tjen menjawab pertanyaan hakim.

Tjen juga membantah adanya kuitansi serta surat dukungan pengadaan yang ditunjukkan JPU tidak sama dengan yang dikeluarkan pihaknya. Salah satunya perbedaan pada stempel perusahan. ''Stempel yang dibubuhkan dalam surat atas nama Intercom itu tidak pernah kami keluarkan, stempelnya berbeda dengan stempel yang kami miliki,'' tegasnya.

Terhadap keterangan saksi, majelis hakim yang diketuai Jon Effredi didampingi hakim Perry Desmerera dan Emria itu, meminta JPU Kejari Pasaman Barat untuk menghadirkan objek perkara berupa mobil Toyota Prado. Majelis hakim juga meminta jaksa menghadirkan saksi ahli yang dapat menerangkan spesifikasi mobil tersebut.

Selanjutnya, sidang ditunda hingga Kamis (16/11), dengan agenda masih mendengarkan keterngan saksi.

Dalam dakwaan JPU sebelumnya menjelaskan, terungkapnya kasus tersebut berawal dari pengadaan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat. Dua unit mobil dinas tersebut dibeli dengan pagu dana sebesar Rp 1,4 miliar tahun anggaran 2010.

Setelah dilakukan pelelangan, tidak satu pun rekanan memasukkan penawaran sehingga pelelangan dinyatakan gagal. Kemudian, dilaksanakan pelelangan ulang dan pada pelelangan ulang juga tidak ada rekanan yang memasukkan penawaran sehingga pelelangan ulang dinyatakan gagal.

Namun kemudian terpidana Hendri Tanjung mengirimkan surat yang isinya meminta untuk melaksanakan penunjukan langsung terhadap pengadaan satu unit mobil dinas hanya untuk Bupati Pasaman Barat.

Dalam proses penunjukan langsung itu, ditunjuklah PT Baladewa Indonesia dengan Direktur Vitarman sebagai penyedia barang. Nilai kontrak sebesar Rp 1.072.000.000. Namun, pembelian tersebut melalui terdakwa Arifin. Padahal, perusahaan kedua terdakwa tidak pernah melakukan penawaran dalam pengadaan ini.

Setelah dilaksanakan pengadaan satu unit mobil dinas untuk Bupati Pasaman Barat, ternyata mobil tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 276 juta.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaiman telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

(ce1/rcc/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP