Selasa, 21 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Gubernur Sumut Minta Ini pada Pertamina untuk Kontrol Elpiji 3 Kg

| editor : 

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi

Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat menerima Pertamina (istimewa)

JawaPos.com — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi meminta PT Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi barang subsidi seperti gas 3 kg agar tepat sasaran. Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat bertemu GM PT Pertamina (Persero) MOR 1, Erry Widiastono di ruang kerja Tengku Erry di Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut di Medan, Selasa (14/11).

Tengku Erry menyebutkan, pasokan gas subsidi yang selama ini diberikan kepada masyarakat tidak dapat diawasi pendistribusiannya—apakah tepat sasaran atau tidak.

"Karena tak sepenuhnya bisa diawasi, peluang terjadinya pengoplosan dari tabung 3 kg ke tabung 5-12 kg dengan harga yang lebih mahal pun terbuka. Dampaknya, kuota gas subsidi untuk masyarakat miskin berkurang. Berapa sebenarnya kebutuhan gas subsidi itu bisa diambil datanya dari BPS (Badan Pusat Statistik). Tetapi yang terpenting adalah perlu ada pengawasan. Karena tanpa ada kendali, berapapun kuota yang diberikan, bisa saja masih tetap kurang,” ujar Tengku Erry.

Tengku Erry menjelaskan, akan adanya pengurangan kuota sebanyak 1.000 ton gas subsidi untuk tahun 2017 dari pemerintah pusat. Untuk itu pihaknya mendorong agar Pertamina mengeluarkan kartu kendali atas distribusi gas subsidi tersebut. "Penerapannya sendiri dapat dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian dalam hal pengawasannya. Sebab, setidaknya ada 10 persen keluarga tergolong miskin dari data BPS atau sekitar 1,4 juta dari 14 juta jiwa penduduk Sumut," terangnya.

“Tetapi kalau memang ada aturannya, Pertamina harus konsisten. Tanpa kartu tidak bisa mendapatkan gas 3 kg. Makanya kita akan buat Pergub (Peraturan Gubernur) tentang pengawasan terpadu. Kalau kita bisa buat, tentu ini akan jadi langkah baik,” timpalnya.

Tengku Erry pun mengimbau agar masyarakat mampu dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak lagi menggunakan gas 3 kg yang merupakan hak dari warga kurang mampu (miskin).

Ia pun mendorong penggunaan gas nonsubsidi bagi masyarakat mampu. Dirinya mengajak warga Sumut beralih menggunakan gas 5,5 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat bukan miskin.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang mampu, begitu juga ASN untuk tidak lagi menggunakan tabung gas 3 kg karena itu hak mereka yang kurang mampu. Makanya saya sampaikan agar dikeluarkan kartu kendali, jadi tidak semua bisa membeli gas subsidi kecuali mereka benar-benar tidak mampu. Kita konversikan saja kepada penggunaan gas nonsubsidi,” pesan Erry.

Sementara PT Pertamina (Persero) MOR 1 Erry Widiastono menyambut baik dukungan Pemprov Sumut untuk mengeluarkan kartu kendali penggunaan gas subsidi 3 kg. Sebab diakuinya dengan pengurangan kuota oleh pemerintah pusat pada APBN Perubahan 2017 sebanyak 1.000 ton gas dari 338.221 menjadi 337.221 ton pertahun, diprediksi akan terjadi kekurangan pasokan di akhir tahun mendatang khusus untuk ‘gas melon’ tersebut.

“Jadi kami sangat menyambut apa yang disarankan Pak Gubernur, luar biasa sekali. Ini di luar dugaan kami, jadi beliau sangat mendukung untuk diterbitkannya kartu kendali. Kami akan terbitkan kartu kendali untuk masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi didasarkan kepada data BPS Sumut,” katanya.

Pihaknya juga berharap kartu kendali bisa segera diterapkan agar pendistribusian gas subsidi bisa tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Selain itu mereka juga berharap masyarakat mampu, mengalihkan penggunaan gas 3 kg ke 5,5 kg.

(ce1/bew/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP