Senin, 20 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Pendidikan

GTT-PTT Disubsidi hingga Bulan Ke-14

| editor : 

Tunjangan Guru

TAMBAHAN GAJI: Pemberian tunjangan kepada guru harus berorientasi pada kompetensi. (Canggih Putranto/Radar Bojonegoro/JPG)

JawaPos.com- Dinas Pendidikan Jawa Timur tidak hanya memberikan tunjangan perbaikan penghasilan selama 14 bulan kepada para guru PNS nonsertifikasi. Bantuan penghasilan ke-13 dan ke-14 juga bakal diberikan kepada guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Jalurnya melalui rencana program subsidi yang sudah digagas.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan, selama ini GTT-PTT hanya mendapat gaji 12 bulan. Mereka kelak mendapat subsidi gaji ke-13 dan ke-14 dari provinsi. Besaran subsidi yang diberikan dari APBD Jatim itu Rp 750 ribu per bulan. ”Prinsipnya, ini meringankan sekolah,” ungkapnya.

Total, ada Rp 1,3 triliun anggaran yang dialokasikan untuk kesejahteraan guru. Meski begitu, rencana pemberian subsidi ke-13 dan ke-14 itu rentan menimbulkan kecemburuan masyarakat. Sebab, tidak semua GTT dan PTT akan mendapat subsidi. Hanya 8.000 GTT dan PTT yang akan disubsidi. Tentu subsidi ke-13 dan ke-14 akan membuat para GTT-PTT itu lebih istimewa.

Terkait dengan hal itu, mantan kepala Badan Diklat Jatim tersebut mengatakan, GTT-PTT yang disubsidi sudah melalui mekanisme seleksi yang sesuai dengan ketentuan. Karena itu, yang belum disubsidi harus bersabar. ”Ini juga apresiasi karena mereka sudah mengabdi cukup lama,” katanya.

Subsidi tersebut memang diberikan untuk menunjang kesejahteraan guru. Demikian pula tunjangan perbaikan penghasilan untuk guru PNS nonsertifikasi. Meski tunjangan diberikan, para guru tidak boleh terlena. Mereka harus tetap berpikir meningkatkan prestasi. Sebab, realitasnya, meski berbagai tunjangan diberikan oleh pemerintah daerah, dampaknya belum signifikan untuk meningkatkan prestasi para guru.

Dia mendorong para guru untuk menjaga prestasi dan kualitas. Sesuai ketentuan, sebenarnya 10 persen dari tunjangan profesi guru (TPG) yang diberikan dialokasikan untuk menjaga profesionalitas guru itu sendiri. ”Selama ini, hal itu belum tampak,” jelasnya.

Karena itu, Saiful akan mengusulkan penerapan ketentuan tersebut untuk aktivitas pengembangan profesionalitas guru. Untuk kontrolnya, akan dibuat aturan. Dia berharap para guru tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam pengembangan profesionalitasnya. ”Saat disurvei, tidak pernah ikut workshop, tidak ikut penataran. Terus, uangnya untuk apa?” ujarnya. Sedangkan untuk GTT, dia membenarkan bahwa subsidi yang diberikan memang belum sepadan untuk penguatan profesionalitas guru.

Kepala SMKN 7 Surabaya Agus Basuki mengatakan, selama ini GTT-PTT memang mendapat gaji 12 bulan. Dia belum mengetahui detail subsidi ke-13 dan ke-14 dari Dispendik Jatim. ”Kami tunggu juknisnya,” katanya.

Menurut dia, hal itu berkaitan dengan penyesuaian yang bisa dilakukan sekolah. Misalnya dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) 2018. Gaji GTT-PTT akan masuk di dalamnya. Subsidi ke-13 dan ke-14, menurut dia, bisa saja langsung ditransfer provinsi ke rekening guru yang bersangkutan. ”Kami menyesuaikan apa yang dirancang dinas,” tuturnya.

(puj/c11/nda)

Sponsored Content

loading...
 TOP