Sabtu, 16 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Ekonomi

Soal Penyederhanaan Golongan Listrik, ESDM Tunggu Respon Masyarakat

| editor : 

PLN

Ilustrasi pengecekan meteran PLN. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) berencana untuk membuat forum diskusi dan melakukan poling dengan masyarakat. 

Nantinya forum tersebut akan dimanfaatkan pemerintah dan PLN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan penyederhanaan golongan listrik.

"Sekarang Kementerian ESDM bersama dengan PLN sedang melakukan kajian. Nanti akan ada FGD (Focus Group Discussion), akan ada public hearing secara terbuka ke publik, memastikan kalau kebijakan ini didorong oleh publik, disetujui, kita akan laksanakan," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) ESDM, Dadan Kusdiana, di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (14/11).

Dadan menambahkan, diskusi tersebut rencananya akan dilakukan dalam dua pekan mendatang. Nantinya, disebar juga poling untuk masyarakat, asosiasi maupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

"Jadi dalam 1-2 minggu ke depan untuk melakukan komunikasi dengan publik, memastikan teknik juga bisa berjalan, dan memastikan bahwa semua masalah teknis bisa dilakukan di lapangan. Jadi akan ada proses-proses seperti itu," tuturnya.

"Untuk jawaban bersedia atau enggak, kita akan melakukan polling. Kita akan lakukan polling juga, nanti PLN bersama-sama akan lakukan itu. Kalau masyarakat ini tidak setuju, tentunya kebijakan ini juga tidak perlu dijalankan. Tapi di luar itu kami kan juga akan menjelaskan apa manfaatnya untuk masyarakat," tambahnya.

Dadan juga menegaskan, untuk saat ini pihaknya akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi. Harapannya tentu masyarakat bisa berubah pikiran dan mau menerima kebijakan tersebut.

"Perintah Pak Menteri (ESDM, Ignasius Jonan) itu minggu ini akan FGD, di Dirjen Listrik. Dalam 2-3 hari akan lakukan itu, kemudian kita akan melakukan poling memastikan kebijakan ini dipahami dan diterima,” paparnya. 

Sebab, kata Dadan, kalau tidak paham hasilnya seperti sekarang (banyak penolakan). Kalau sudah ada pemahaman yang lebih tidak ada kerugian apa-apa dari masyarakat mendapatkan maanfaat lebih.

(cr4/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP