Jumat, 24 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Vonis Buni, Ketua MPR: Kita Sudah Berjuang Habis-habisan

| editor : 

Buni Yani

Buni Yani (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Majelis hakim telah memvonis Buni Yani satu tahun enam bulan karena terbukti melanggalar pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski begitu, majelis hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap Buni.

Menyikapi hal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, Buni Yani harus bisa menghadapi hukuman itu sebagai warga negara yang taat hukum. “Kalau enggak terima kan bisa banding. Kan kita di negara hukum harus begitu,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Menurut dia, segala macam perjuangan telah dilakukan untuk bisa membela Buni Yani. Namun hakim berkata lain. “Ya kita hormati putusan itu. Sebelumnya kan berjuang habis-habisan. Ada perjuangan segala macam,” sambung dia.

Ketika ditanya apakah hukuman itu sebanding dengan apa yang telah disangkakan kepada Buni Yani, menurut dia, putusan hakim bertolak belakang dengan keinginan masyarakat banyak.

“Kan sebagian besar juga minta dibebaskan. Tapi apapun sudah putusan pengadilan, kita sebagai negara hukum kita harus hormati putusan itu,” ucap dia.

Pria kelahiran Lampung ini menambahkan, jika Buni tak puas bisa menggunakan jalur hukum dengan banding. Kepada para pendukung Buni, kata dia, lebih baik agar legowo dengan putusan itu atau menempuh ke jalur hukum.

”Kita sudah berjuang habis-habisan sebelum pengadilan memutuskan. Setelah putusan kalau merasa kurang adil atau merasa ada ketidakadilan ada jalur hukum silakan bisa banding itu yang saya imbau,” tambah dia.

Hakim sebelumnya menyatakan Buni terbukti secara sah bersalah melakukan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

Hakim menilai Buni terbukti melawan hukum dengan mengunggah video di akun Facebook-nya tanpa izin Diskominfomas Pemprov DKI. Postingan itu berupa potongan video pidato Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 September 2016, yang diunggah di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta.

(elf/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP