Sabtu, 25 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Soal Polemik Pemeriksaan Setya Novanto, Petinggi Golkar Ini Dukung KPK

| editor : 

Gedung KPK

Ilustrasi Gedung KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Zulhendri Hasan sependapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto. Yakni, tidak perlu izin presiden untuk memanggil orang nomor satu di parlemen itu.

"Saya orang yang satu perspektif dengan teman-teman di KPK yang menyatakan, tidak perlu izin presiden," ujarnya usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dengan tersangka Politikus Golkar Markus Nari di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/11).

Memang pada UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), secara normatif harus ada izin tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kemudian dievaluasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga izin tertulis itu harus melalui presiden.

Tetapi, lanjut dia, dalam UU MKD Pasal 245 ayat 3 ada pengecualian. Dalam hal ini, tindak pidana tertentu termasuk yang ancamannya seumur hidup dan hukuman mati. "Ini kan normatif (pada hakekatnya) dan wajar kalau ada ahli hukum, komunitas hukum, KPK, mengatakan tidak perlu izin presiden. Sah-sah saja," tutur Zulhendri.

Namun kalau pun ada pihak lainnya memiliki pandangan berbeda, bahwa panggilan tersebut harus berdasar izin presiden, menurut itu juga sah-sah saja. Sebab, hukum memiliki konstruksi yang berbeda-beda tergantung bagaimana cara orang tersebut memandangnya.

"Nah, saya nggak tau di pihak yang tidak setuju, dia menyatakan harus izin presiden. Tentu dia punya konstruksi pemikiran yang berbeda dengan pandangan saya atau KPK. Tanya dia apa alasanya. Saya tidak bisa menjustifikasi karena filosofi hukumnya menyatakan demikian," terang Zulhendri.

Lagi pula menurutnya, ada hukum bisa berubah-ubah. Ada yang dulunya dilarang tetapi saat ini tidak. Seperti halnya praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. Yakni, ketika dulu dalam konstruksi praperadilan, tersangka tidak menjadi objek. Namun setelah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), terjadi pergeseran paradigma praktik peradilan yang memutus bahwa sah-sah saja penetapan tersangka menjadi objek praperadilan. Bahkan menjadi sumber hukum baru.

Kalaupun saat ini Novanto melalui kuasa hukumnya, Fredrich Yunadi menguji dua pasal di UU KPK yang salah satunya mengenai izin presiden, itu pun kata dia, sah-sah saja dilakukan. "Kalau nanti setelah dibuktikan tidak berhasil, berarti dia harus tunduk ke sini (panggilan KPK)," pungkas Zulhendri.

(dna/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP