Senin, 20 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Densus Tipikor Seperti Menyediakan Sapu yang Diragukan Kebersihannya

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)

JawaPos.com - Polri saat ini sedang fokus terhadap pembentukan Densus Tipikor. Nantinya satuan baru itu akan bertugas membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam memberantas korupsi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak‎ mengatakan, kepolisian sudah memiliki satuan khusus yang mengurusi Tipikor. Namun, selama ini nyaris tidak efektif menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun pihak kepolisian itu sendiri.

"Pendirian Densus Tipikor bagi saya seperti menyediakan sapu yang diduga diragukan kebersihannya. Justru akan menyebar kotoran kemana-mana namun seolah melakukan pembersihan," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (23/10).

Dahnil menambahkan, berdasarkan fakta-fakta yang ada KPK selalu mendapat perlawanan balik dan keras bila menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota kepolisian, bahkan seakan ada ketakutan dari pimpinan KPK apbila menangani kasus yang melibatkan kepolisian.

"Karena akan mendapat perlawanan balik yang keras, di samping itu di Internal KPK juga masih diisi oleh perwira-perwira polisi aktif, yang diduga memiliki loyalitas ganda, sehingga sulit berlaku obyektif bila menangani kasus korupsi yang diduga melibatkan polisi," katanya.

Bahkan, kata dia, KPK saja terlihat sulit menangani kasus yang melibatkan kepolisia. Apalagi bila Densus Tipikor yang dibentuk polisi, hampir mustahil mau menangani kasus korupsi yang melibatkan pihak kepolisian itu sendiri.

Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu memerintahkan untuk membatalkan pembentukan Densus Tipikor oleh Kapolri ini, dan fokus memperkuat Satuan Tipikor yang sudah ada dengan cara menarik seluruh anggota kepolisian di KPK.

"Itu untuk memperkuat satuan Tipikor kepolisian yang sudah ada, sehingga bisa lebih efektif dan akseleratif menangani kasus-kasus korupsi yang terjadi," katanya.

Dengan menarik anggota kepolisian dari KPK maka, negara memperoleh dua keuntungan sekaligus, Pertama. Kualitas satuan tipikor kepolisian akan semakin kuat dan efektif karena diperkuat oleh anggota kepolisian yang sudah berpengalaman di KPK.

Kedua, KPK akan bisa lebih kuat, karena tidak terjadi loyalitas ganda yang seringkali mengganggu kinerja KPK selama ini menangani kasus-kasus korupsi besar.

(cr2/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP