Kamis, 23 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Mendagri Sarankan Parpol Sampaikan Keluhan Soal Sipol ke Bawaslu

| editor : 

Mendagri Tjahyo Kumolo

Mendagri Tjahyo Kumolo (doc Jawa Pos.com)

JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyarankan partai politik menyampaikan keluhan-keluhan soal pendaftaran peserta Pemilu 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurut Tjahjo, hal itu agar Bawaslu yang nantinya merekomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

"Saya kemarin sudah ketemu dengan Ketua KPU. Kalau memang ada keberatan dari partai politik, disalurkan lewat Bawaslu yang mana nanti dari Bawaslu akan membuat rekomendasi kepada KPU," ujar Tjahjo di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta, Sabtu (21/10).

Menurut Tjahjo, rekomendasi itu dapat berupa rekomendasi agar KPU memperpanjang pendaftaran verifikasi kepada partai politik. Sehingga parpol-parpol kembali diberi kesempatan untuk ikut melengkapi persyaratan pendaftaran.

"Sehingga KPU melaksanakan tugas memperpanjang pendaftaran verifikasi sesuai pengaduan lewat bawaslu. Karna bagi KPU kalau itu dibuat oleh KPU, berarti KPU melanggar PKPU yang dibuat sendiri," ujarnya.

Tjahjo menambahkan, meski semua parpol telah mendaftar dan ditutup masa pendaftarannya, masih ada beberapa partai yang belum selesai proses verifikasi. Salah satu yang dipersoalkan berkaitan dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dari KPU yang dianggap menjadi 'batu sandungan' bagi Parpol.

"Memang semua sudah mendaftar, masih ada 4 atau 5 partai yg belum tuntas verifikasinya mengenai sipol," kata Tjahjo.

Sebelumnya, 13 parpol dinyatakan tidak bisa melanjutkan tahapan pendaftaran Pemilu 2019. Berdasar hasil rekap data Sipol dari 27 parpol, sebanyak 14 parpol dinyatakan lengkap berkasnya dan diterima pendaftarannya oleh KPU, 13 parpol lain dinyatakan tidak lengkap.

Adapun parpol yang tidak lolos tersebut yakni Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bhineka Indonesia, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), PNI Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Reformasi, Partai Republik, Partai Republikan, Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Hasil rekap data sipol menyebut tidak diterimanya pendaftaran 13 parpol karena belum lengkapnya berkas pendaftaran. Dan belum terpenuhinya syarat keanggotaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Sementara itu, sebanyak 14 parpol yang telah diterima pendaftarannya yakni Partai Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, dan PKB.

(put/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP