Jumat, 24 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Humaniora

KPI Minta DPR Segera Selesaikan Pembahasan RUU Penyiaran

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (doc Jawa Pos.com)

JawaPos.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal itu diungkapkan Komisioner KPI Pusat Agung Suprio dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/10).

"Kami berharap ruu penyiaran segera diselesaikan jika berbicara penyiaran yang lebih berkualitas," kata Agung.

Agung mengatakan, perdebatan-perdebatan yang ada di DPR tidak akan merugikan kewenangan KPI sebagai pengawas konten dalam penyiaran.

"Jangan sampai perdebatan merugikan kewenangan KPI, merugikan kualitas penyiaran," jelasnya.

Perdebatan yang saat ini sedang menonjol adalah perdebatan konsep single mux atau multi mux dalam pengelolaan infrastruktur pertelevisian

Konsep single mux yaitu hanya ada satu operator bagi seluruh stasiun tv. Sementara multi mux adalah konsep yang membuat setiap stasiun tv dapat mengelola infrastrukturnya sendiri.

Menurut Agung, KPI tak mempermasalahkan penerapan single mux ataupun multi mux. Namun, KPI memberi catatan penting yang harus diperhatikan. Yakni, harus ada pembatasan dan dikawal dengan baik oleh DPR.

Agung mengatakan, apabila DPR memilih single mux, maka harus ada pembatasan agar peran pemerintah tidak menjadi lebih dominan. Jika peran pemerintah lebih dominan, potensi untuk mengintervensi stasiun televisi akan lebih besar untuk dilakukan.

Misalnya, bisa melarang menayangkan acara tertentu hingga pencabutan saluran tv swasta secara paksa. "Single mux pembatasannya pemerintah tidak menjadi dominan," ujar Agung.

Sementara multi mux harus dilakukan pembatasan agar tidak terjadi dominasi oleh pemilik modal.

"Kalau DPR memilih multi ini mesti ada peraturan turunannya. misalnya 30 persen dalam saluran mux itu hanya boleh dimiliki oleh pengelola mux. 70 persen itu orang yang tidak berapliasi dengan pengelola mux. Jadi menghindari adanya kekuatan (dominasi) dari pemilik modal," pungkasnya.

(put/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP