Jumat, 24 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Cara Pemprov Jabar Atasi Masalah Transportasi Daring Sangat Disesalkan

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa)

JawaPos.com - Sikap Pemprov Jawa Barat (Jabar) yang melarang pelaku transportasi daring beroperasi menuai penyesalan. Hal itu terlihat dari petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 62.400 orang di change.org. Mereka menyesalkan tindakan pemerintah yang hanya mengakomodir kepentingan satu pihak.

Melihat kondisi ini, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Parahyangan Asep Warlan menilai, sikap Pemprov Jabar bukanlah menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan yang timbul antara transportasi online dengan angkutan konvensional.

"Persoalan antara konvensional dan online adalah berebut konsumen, ya harusnya pemerintah fokus menyelesaikan konflik. Bukannya malah menyarankan transportasi online untuk tidak beroperasi,” tutur Asep kepada wartawan, Rabu (18/10).

transportasi daring

Tukang ojek online (Budiman/Sumatera Ekspres)

Menurutnya, transportasi online hadir karena adanya kebutuhan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya, pemerintah memfasilitasi kebutuhan dari masyarakat tersebut. “Kalau dilarang justru akan memunculkan sewenang-wenangan terhadap masyarakat yang telah merasakan manfaat dari transportasi online,” tegasnya.

Oleh karena itu, Asep meminta pemerintah agar mencarikan jalan keluar agar kebutuhan semua pihak termasuk transportasi daring, konvensional serta masyarakat terakomodir dengan baik.

Sebelumnya ribuan sopir transportasi online baik pengemudi sepeda motor maupun pengemudi mobil di wilayah Bandung Raya, pada Senin (16/10) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Mereka berharap jangan ada lagi kasus intimidasi dari oknum tertentu kepada sopir transportasi berbasis aplikasi.

Aksi itu dilakukan sebagai respons dari sikap Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar yang mengusulkan pada pemerintah pusat untuk menutup aplikasi transportasi berbasis online.

Tak hanya itu, sikap Dishub tersebut juga memancing respons dari warga Bandung yang menulis petisi dengan judul 'Jangan Kembali Renggut Kebebasan Masyarakat Jawa Barat Untuk Memilih Transportasi!!'.

Petisi yang dibuat oleh akun Warga Bandung itu mempetisi Presiden Jokowi, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Kadishub Jabar Dedi Taufik Kurohman. Dalam petisi yang telah ditandatangani oleh lebih dari 62.400 orang tersebut, warga menyesalkan tindakan pemerintah yang hanya mengakomodir kepentingan satu pihak.

(iil/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP