Jumat, 24 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Tak Punya Perda Miras, Gubernur Papua Kalah di Pengadilan

| editor : 

minuman keras

Ilustrasi (Ismail Pohan/Indopos/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perda Nomor 15 Tahun 2013 tentang pelarangan peredaran minuman yang dimiliki Pemprov Papua ternyata tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk pemusnahan peredaran minuman keras (miras). Sebab, regulasi itu bertentangan dengan aturan lebih tinggi.

Adapun ketika aparat Pemprov Papua melakukan penyitaan miras di salah satu toko, sang pemilik toko malah melakukan gugatan balik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hasilnya, gugatan yang diajukan Theresia Sumendap itu dimenangkan oleh majelis hakim kemarin (17/10).

Sidang yang dimulai pada April 2017 hingga putusan kemarin itu mengabulkan sebagian gugatan kuasa hukum Anthonius Diance, S.H., M.H., yang membela kliennya, Theresia Sumendap.

Perda Miras

Gubernur Papua Lukas Enembe (Miftahul Hayat / Jawa Pos)

Theresia memiliki toko di Jayapura dan mengantongi izin penjualan dari pemkot yang berlaku hingga 11 Desember 2018. Namun, pada 15 Maret lalu, tokonya didatangi petugas satpol PP dan PPNS. Mereka kemudian melakukan penggeledahan, penyitaan, dan kemudian memusnahkan barangnya. Total barang yang disita saat itu senilai Rp398.311.000,00.

Namun, putusan majelis hakim yang dipimpin Ratna Jaya, S.H., M.H., menyatakan mengabulkan sebagian isi gugatan penggugat. Gugatan tersebut terkait dengan perkara gugatan TUN Nomor 11/G/2017/PTUN.JPR berkaitan dengan adanya putusan TUN dari tergugat 1, dalam hal ini Gubernur Papua yang mengeluarkan surat perintah tugas Gubernur Papua nomor 300/1534/Set yang ditetapkan 9 Februari lalu.

Objek sengketa yang lain adalah tindakan dari petugas satpol PP yang melakukan upaya paksa dan menyita serta memusnahkan barang. Upaya paksa yang dilakukan petugas satpol PP tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebab, mereka mengabaikan undang-undang terkait dengan upaya paksa.

Pria yang baru pensiun dari kepolisian dengan pangkat kombespol itu mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan dan penyitaan, selain PPNS, ada pula petugas satpol PP. Namun, yang ia sayangkan adalah PPNS ikut melakukan penggeledahan dan penyitaan. Padahal, soal penggeledahan harus taat pada pasal 32 dan 33 KUHAP bahwa penyidik dalam melakukan penggeledahan atas izin ketua PN setempat.

Lalu, soal penyitaan ini masuk ranah penyidikan sehingga PPNS harus taat asas. "Saat menyita, mereka wajib meminta izin kepada Ketua PN setempat dan ini tidak dilakukan. Dua objek sengketa ini yang kami mohon diuji di PTUN, yakni surat perintah gubernur dan tindakan faktual yang terkesan sewenang-wenang,'' kata Diance setelah putusan sidang.

Dia menyatakan bahwa pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menertibkan peredaran minuman keras, apalagi jika dikaitkan dengan keamanan daerah. Namun, akan lebih elok jika semua dilakukan dengan dasar hukum yang jelas.

''Usaha klien kami legal. Kalaupun harus ditindak, seharusnya pemkot yang action, bukan pemprov,'' sindirnya. 

(ade/tri/c4/ami/ce1)

Sponsored Content

loading...
 TOP